DPR Ingin Bentuk Polisi Parlemen di Periode Mendatang

Jakarta - Pengetatan keamanan di kompleks parlemen resmi diatur dalam Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR dan DPD serta Rumah Jabatan Anggota Dewan dan Wisma Griya Sabha. Muncul wacana pembentukan polisi parlemen seiring aturan itu.

Wacana itu dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Namun pembentukan polisi parlemen itu menurutnya tak perlu buru-buru.

Baca juga: Aturan Baru, Rakyat yang Mau ke DPR Wajib Pakai Kartu Akses

"Ke depan, mungkin periode yang akan datang," ujar Fadli.

Dia menyebut, polisi parlemen bukan berarti anggotanya berasal dari institusi Polri. Mereka bisa berasal dari aparatur sipil negara (ASN) yang terlatih.

Baca juga: Sahkan Aturan Pengamanan, Fadli Zon: Kompleks Parlemen Kayak Pasar

"Sebenarnya polisi parlemen tidak harus aparatur kepolisian, itu istilah saja. Bisa saja ASN, Pamdal yang sudah terlatih, itu disekolahkan di kepolisian, di keprotokolan, mungkin dibawa ke pelatihan TNI, itu kita sebut polisi parlemen," ucap Fadli.

"Sebagaimana ada sebutan Polhut, kan tidak polisi juga. Ada polisi yang lain-lain. Ini maksudnya demikian," imbuh Waketum Gerindra itu. (gbr/elz)