"Suami-istri bisa pisah ranjang, cerai, gara-gara pilihan berbeda. Anak-bapak demikian karena ternyata yang satu terima dari pasangan A Rp 500 ribu, yang satu terima dari B Rp 200 ribu, mereka bertengkar," kata Bambang yang akrab disapa Bamsoet itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Bamsoet menjelaskan kalau wacana pilkada kembali ke DPRD baru sebatas wacana. Dia akan mengembalikan wacana itu kepada para ketum parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menegaskan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengisyaratkan menyetujui pilkada kembali ke DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung membuat para kepala daerah rawan korupsi.
Baca juga: PAN Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD |
Biaya politik yang tinggi, disebut Bamsoet, menjadi salah satu mudarat pilkada langsung dan menimbulkan perilaku koruptif. Kepala daerah yang korupsi itu disebutnya menyusahkan Kemendagri.
"Pemerintah juga prihatin, kan, pemerintah dalam hal ini Mendagri. Banyak kepala daerah ketangkap kan langsung berpengaruh terhadap pemerintahan daerah di bawah tanggung jawab daerah," ucap politikus Golkar itu. (gbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini