Ini Rincian Peruntukan Anggaran Kerja DPR Rp 7,7 Triliun

Jakarta - DPR RI menetapkan rencana kerja anggaran tahun 2019 sebesar Rp 7,7 triliun. Ini peruntukannya.

"Tentang bangunan, tahap kedua ya, (penataan kompleks parlemen seperti pembangunan gedung baru), walaupun tahap pertama belum dilakukan, tetapi itu tetap harus kita anggarkan. Di samping itu juga anggaran alun-alun," ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Baca juga: DPR Minta Rp 7,7 T untuk Anggaran 2019

"Di samping itu juga anggaran untuk penambahan akomodasi anggota DPR 15 orang dan lain sebagainya," imbuh Anton.

Selain itu, Anton menyebut ada beberapa anggota DPR yang baru menjabat setelah dilantik sebagai PAW. Anggaran itu juga diperuntukkan bagi mereka.

Baca juga: Fadli Usul Alun-alun Demokrasi Jadi Tempat Warga Bertemu Dewan

"Dan ini kan 2019 ada juga untuk anggaran anggota DPR yang baru untuk periode 2019-2024," sebut Anton.

Menurut Anton, tak ada hal signifikan dari penambahan anggaran itu. Dia menegaskan pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi DPR merupakan prioritas.

"Hanya anggaran untuk alun-alun dan gedung dan penambahan anggota DPR 2019 yang akan datang," sebut Anton.

Politikus Golkar itu menegaskan angka Rp 7,7 triliun lebih itu baru usulan dari DPR. Angka itu tentu bisa dipangkas andai pemerintah menyepakati.

"Nanti kita bahas lagi sesudah pagu indikatif ada, baru kita rinci berapa. Kita lepas dulu agar DPR memberikan ke pemerintah," sebut Anton.

DPR RI punya dua mata anggaran, yakni untuk satuan kerja (satker) Dewan dan untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Jika ditotal, dana yang diajukan DPR mencapai Rp 7.721.175.861.000. Berikut ini rinciannya:

1. Satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000. Terdiri dari dua program, yaitu:
A. Program pelaksanaan fungsi DPR RI Rp 926.701.869.000.
B. Program penguatan kelembagaan DPR Rp 3.937.867.650.000.

2. Satker Setjen Rp 2.856.606.342.000. Terdiri dari dua program, yaitu:
A. Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Setjen Rp 2.788.220.591.000.
B. Dukungan keahlian fungsi dewan 68.350.751.000 (gbr/dnu)