Eks Kadisnaker Kukar Sebut Tim 11 Bupati Rita Minta Fee Proyek

Jakarta - Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kukar, Suriansyah menyebut tim 11 pemenangan Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari meminta fee 5 persen dari nilai proyek. Jika komitmen fee itu tidak diberikan, maka kontraktor tidak akan mendapatkan proyek.

Jaksa pada KPK awalnya membaca berita acara pemeriksaan (BAP) Suriansyah yang menyebutkan tim 11 pemenangan minta fee 5% dari nilai proyek tenaga kerja Rp 2,9 miliar. Komitmen fee sebesar Rp 148 juta diserahkan tim 11 pemenangan itu.

Baca juga: Saksi Sebut Bupati Rita Setor Duit Ratusan Juta Pakai Paraf Palsu

"Uang tersebut diserahkan orang-orang tim 11 saudara Junaidi, setahu saya suruhan Bupati Kukar Rita merintangi dinas yang saya pimpin. Jika fee tidak diberikan tidak diberikan pekerjaan lagi. Betul itu?" tanya jaksa pada KPK dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

"Yang 5 persen saat kami ditanya penyidik pertama kali mengatakan kepala dinas 5 sampai 7 persen. Sehingga kami membenarkan saja karena itu kami dengar, tidak melihat langsung," kata Suriansyah.

Baca juga: Penyuap Bupati Rita Akui Duit Suap Mengalir hingga DPRD Kukar

Suriansyah juga mengaku pernah ditemui tim 11 pemenangan Bupati Kukar, bernama Junaidi agar proyek pengadaan barang dan jasa diurusnya. Suriansyah mengenal Junaidi sebagai sekretaris tim pemenangan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

"Agar kegiatan hubungan pengadaan dan barang dan jasa diberikan kepada beliau (Junaidi)," ujar Suriansyah.

Suriansyah yang juga mantan Kepala Dinas Perternakan ini menolak permintaan Junaidi tersebut. Suriansyah mengaku selalu bekerja sesuai mekanisme aturan pengadaan barang dan jasa.

Namun Junaidi memerintahkan anak buahnya untuk menemui kontraktor yang ingin mengerjakan proyek dinas peternakan dan tenaga kerja. Informasi yang diperoleh Suriansyah, bahwa Junaidi menarik komitmen fee proyek-proyek tersebut.

Baca juga: Emas 15 Kg dan Uang Seplastik di Kasus Bupati Rita

"Saya tidak mau menuruti dinas peternakan. saya bilang sesuai mekanisme. Sama juga dengan pertenakan di Transmigrasi saya tolak," tutur dia.

Rita didakwa menerima uang gratifikasi Rp 469.465.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Gratifikasi itu diterima melalui Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, yang juga anggota tim 11 pemenangan Bupati Rita. (fai/fdn)