Menneg BUMN: Direksi PT KA Bisa dari Luar

Jakarta - Pascatabrakan KRL di Pasar Minggu, isu pergantian direksi PT Kereta Api (KA) terus menguat. Menneg BUMN Sugiharto mengisyaratkan pergantian itu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan direksi PT KA diambil dari luar."Kebetulan manajemen PT KA habis masa jabatannya tahun lalu. Dan penggantinya akan dicari melalui fit and proper test. Tidak tertutup kemungkinan dari luar lingkungan kereta api," kata Sugiharto usai raker dengan Komisi V DPR di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (4/7/2005). Masalah kerata api, kata Sugiharto, bukan hanya masalah kecelakaan saja. Persoalannya tidak mudah karena bukan hanya masalah kecelakan, tapi juga buruknya infrastruktur kereta api dan kurang optimalnya kinerja manajemen PT KA."Berikan kesempatan kepada manajemen untuk menyelesaikan masalahnya," kata Sugiharto.Mengenai rencana pembentukan institusi tersendiri untuk kereta api yang melayani wilayah Jabotabek, Sugiharto membenarkannya. "Agar mudah dalam fasilitas. Soalnya KA Jabotabek mengangkut 500 ribu orang per harinya," ujar Sugiharto.Untuk itu, kata dia, akan dilakukan feasibility study dan due diligence process. Raker Komisi V DPR dengan Menneg BUMN juga disepakati untuk dilakukan revisi UU Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian. Selain juga akan dilakukan penghitungan kembali aset-aset PT KA. Untuk ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 533 miliar dari APBN 2006. DPR juga meminta audit terhadap dana pensiun sebesar Rp 585 miliar. (mar/)