DPR Minta Rp 7,7 T untuk Anggaran 2019

Jakarta - DPR RI telah menetapkan rencana kerja anggaran (RKA) untuk Tahun 2019. DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,7 triliun.

Laporan RKA itu disampaikan Ketua BURT DPR Anton Sihombing dalam sidang paripurna di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018). Anton menyatakan, DPR punya kemandirian untuk menyusun anggaran sebelum dibahas bersama pemerintah. Itu sesuai dengan UU MD3.

"Seiring dimulainya penyusunan RAPBN 2019, maka BURT telah menerima usulan anggaran dari AKD dan Setjen DPR serta BKD. Usulan RKA tersebut telah dikompilasi menjadi rancangan kebutuhan anggota DPR tahun 2019," ujar Anton.

Baca Juga:
DPR Ajukan Rp 7,2 T untuk Anggaran Tahun 2018

DPR RI punya dua mata anggaran, satu untuk satuan kerja (satker) dewan dan satunya lagi untuk satuan kerja setjen. Jika ditotal, dana yang diajukan DPR mencapai Rp 7,7 triliun.

"Kebutuhan anggaran DPR RI 2019 sesuai usulan dari seluruh AKD DPR dan Setjen serta BKD adalah sebesar Rp 7.721.175.861.000," ucap Anton.

Anton lalu merinci peruntukkan anggaran Rp 7,7 T itu. Anggaran tiap satker akan dibagi untuk dua program. Berikut rinciannya:

1. Satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000. Terdiri dari dua program, yaitu:
A. Program pelaksanaan fungsi DPR RI Rp 926.701.869.000.
B. Program penguatan kelembagaan DPR Rp 3.937.867.650.000.

2. Satker Setjen Rp 2.856.606.342.000. Terdiri dari dua program, yaitu:
A. Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Setjen Rp 2.788.220.591.000.
B. Dukungan keahlian fungsi dewan 68.350.751.000

Baca Juga:
BURT: Anggaran DPR 2018 Rp 5,7 T, Ada Rencana Pembangunan Gedung

Paripurna menyepakati pengajuan RKA sebesar Rp 7,7 T itu. Selanjutnya, DPR akan mengusulkan angka itu ke pemerintah untuk dibahas bersama, termasuk menetapkan pagu anggaran.

Dana yang diajukan DPR naik Rp 500 M dari yang diminta tahun lalu. RKA 2018 DPR diajukan sebesar Rp 7,2 T. Namun anggaran yang didapat pada akhirnya sebesar Rp 5,7 triliun. (gbr/elz)