Pemerintah-DPR Sepakati Anggaran Pendidikan Rp 33,7 T

Jakarta - Pemerintah dan DPR menyepakati anggaran pendidikan tahun 2006 sebesar Rp 33,70 triliun atau 12 persen dari total APBN. Ini naik dibandingkan anggaran pendidikan 2005 yang sebesar 9,3 persen dari APBN.Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiknas Bambang Sudibyo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Rapat berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai 13.47 WIB, Senin (4/7/2005).Rapat yang membahas anggaran pendidikan pada APBN 2006 ini juga dihadiri Menko Kesra Alwi Shihab, Mendagri M. Ma'ruf, Menpan Taufiq Effendi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, serta wakil dari menkeu dan menag.Menurut Bambang, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN yang menjadi amanat UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan secara langsung. Amanat UUD 1945 itu akan dipenuhi secara bertahap sejak 2004 sampai 2009.Rinciannya, anggaran pendidikan tahun 2004 sebesar 6,6 persen, tahun 2005 sebesar 9,3 persen, tahun 2006 sebesar 12 persen, tahun 2007 sebesar 14,7 persen, tahun 2008 sebesar 17,4 persen, dan tahun 2009 sebesar 20,1 persen. Anggaran ini tidak termasuk gaji guru dan dosen serta biaya pendidikan kedinasan.Nasib Guru BantuRapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X Heri Akhmadi ini juga mendukung rencana Menpan Taufiq Effendi untuk meningkatkan kesejahteraan guru bantu atau guru honorer. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan status mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).Menurut Taufiq, yang ditemui wartawan usai raker, perhatian kepada para guru honorer ini karena melihat kenyataan nasib mereka yang yang memprihatinkan. Peningkatan status guru bantu diprioritaskan untuk mereka yang memiliki masa bakti 10 sampai 20 tahun."Ini dengan kelonggaran batas usia maksimal 46 tahun sehingga diharapkan dalam tiga tahun mendatang tidak ada lagi guru honorer atau guru bantu. Mengenai jumlah dan calon penerimanya akan diajukan oleh pemerintah daerah. Karena tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda," jelas Taufiq. (gtp/)