.webp)
"Kami mengundang Yang Mulia untuk berdiskusi tentang perkembangan terakhir, terutama terkait polemik menyusul pernyataan Ketua DPP PSI Tsamara Amany tentang Presiden Vladimir Putin," ungkap Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam siaran persnya, Senin (9/4/2018).
PSI mengundang Vorobieva datang ke kantor DPP PSI di Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Undangan itu disampaikan melalui surat yang telah disampaikan ke Kedubes Rusia, hari ini. Surat diterima oleh staf kedubes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sangat berharap Yang Mulia bisa memenuhi undangan kami. Semoga pembicaraan yang terjadi bisa menjernihkan persoalan," jelas Grace.
Dalam surat, PSI juga memaparkan jadwal undangan. Undangan tersebut dijadwalkan pada Rabu (11/4) mendatang pukul 11.00 WIB.
Seperti diketahui, Tsamara dan RBTH adu argumen di media sosial. Polemik itu berawal dari kritik Tsamara untuk Waketum Gerindra Fadli Zon, yang membanggakan Vladimir Putin. Menurut Fadli, gaya kepemimpinan Putin sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal itu membuat Tsamara mengkritik Fadli. Lewat akun Instagram, Tsamara mengkritik pendapat Fadli dan menyatakan Indonesia tak butuh sosok seperti Putin.
Alasannya dari indeks persepsi korupsi Rusia yang di bawah Indonesia hingga tak ada demokrasi di Rusia di bawah kepemimpinan Putin. Tetapi kritik Tsamara dibalas RBTH. Lewat akun Facebook-nya, RBTH menganggap Tsamara dangkal wawasan soal Rusia dan harus lebih banyak belajar lagi soal negara beruang merah tersebut.
 Foto: Surat undangan PSI ke Dubes Rusia. (Dok Istimewa). |
"Kami pikir, Anda perlu lebih banyak riset soal negara kami. Kalau ada politikus Indonesia yang mengidolakan pemimpin kami, kami bisa apa? Yang jelas, Anda selalu bisa juga berdiskusi dengan kami, Russian Embassy in Indonesia, atau Pusat Kebudayaan Rusia untuk tahu lebih banyak tentang negara kami," demikian kutipan tanggapan RBTH untuk Tsamara, melalui akun Facebook-nya.
Tsamara pun memberikan tanggapan atas kritik RBTH. Dia menjelaskan mengenai pernyataannya soal Putin. Tsamara menyebut RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional, sebagaimana tercanmtum di laman FBnya.
"Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," kata dia.
"Penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter dan membiarkan korupsi terorganisir sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia. Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," imbuh Tsamara. (elz/tor)
