Wakil Ketua Komisi III:
Kekayaan Sutanto Urusan KPK
Senin, 04 Jul 2005 13:41 WIB
Jakarta - Fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Sutanto kurang menggigit. Rumah mewah dan kekayaan Sutanto yang semula direncanakan jadi sasaran bidik, belum diungkit-ungkit anggota Komisi III DPR.Belum satu pun anggota Komisi III DPR yang mengorek asal muasal kekayaan Sutanto pada uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2005) sejak pukul 09.00 WIB.Padahal Wakil Ketua FPDIP T Gayus Lumbuun sebelumnya berjanji akan mencecar Sutanto mengenai kekayaan yang dimilikinya. Sayangnya, selama fit and proper test berlangsung, Gayus belum mendapat giliran bertanya.Kekayaan Sutanto menjadi tanda tanya begitu anggota Komisi III berkunjung ke rumah pribadinya di kawasan elit Pondok Indah Jakarta Selatan, Kamis (30/6/2005) pukul 14.00 WIB. Rumah Sutanto yang berloksi di Jalan Pinang Perak II PA-2, Pondok Indah, Jakarta Selatan, itu tampak wah banget. Rumah itu dihuni Sutanto saat dia menjabat Wakapolda Metro Jaya, saat itu pangkatnya brigjen.Kolega Gayus sefraksi, Trimedya Panjaitan justru mencecar Sutanto dengan kasus-kasus lawas yang belum berhasil diungkap Mabes Polri. Tak ada pertanyaan soal kekayaan yang dilontarkannya.Trimedya malah menyentil Sutanto dengan pertanyaan perihal buronnya gembong teroris Azahari dan Noordin M Top yang hingga kini belum diciduk Polri. Padahal keduanya masuk target 100 hari Mabes Polri. Dia juga mencecar Sutanto dengan kasus-kasus lama antara lain BLBI dan 27 Juli.Karena tak adanya pertanyaan soal harta benda Tanto ini, fit and proper test Sutanto pun dinilai ibarat kurang garam oleh sejumlah wartawan. Mereka lantas menanyakan hal ini ke Wakil Ketua Komisi III DPR Akil Mochtar di sela-sela istirahat.Menurut Akil, Sutanto wajib melaporkan kekayaannya kepada KPK sebelum dirinya diangkat menjadi Kapolri."Kita sudah melakukan kunjungan ke lapangan. Itu akan menjadi pertimbangan bagi anggota dewan. Kewajiban melaporkan kekayaan ke KPK sebelum diangkat menjadi Kapolri. DPR hanya moral saja," kata politisi Golkar ini.
(aan/)











































