Butuh Gaji Bukan Janji, Karyawan PPD Serbu Istana SBY

Jakarta - Kesal nasibnya tidak diperhatikan, seribuan karyawan PPD berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Tiga bulan terakhir ini, gaji mereka tersendat-sendat. Bosan dengan janji-janji, mereka pun menagih pemenuhan gaji.Aksi karyawan PPD ini bukan yang pertama kalinya. Beberapa waktu lalu mereka pernah menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang sama pula.Karyawan yang datang dengan 40 unit armada PPD itu datang sekitar pukul 10.30 WIB ke Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (4/7/2005). Kendaraan yang mengangkut mereka diparkir di depan pintu masuk Monas dan sekitar Jalan Medan Merdeka Barat.Koordinator Aksi Hasan kepada detikcom menuturkan, saat ini sekitar 4.413 karyawan PPD masih terkatung-katung nasibnya. Terutama terkait dengan masalah gaji selama tiga bulan terakhir ini yang dibayar secara cicil. Padahal sejak Juni 2003, gaji mereka sudah dibayar di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). "Sudah sejak bulan Maret kita tidak terima gaji. Meski ada sebagian yang dibayar dengan dicicil, tapi tak sepenuhnya lunas. Hal ini berlangsung berulang-ulang. Kami menuntut supremasi hukum yang mengacu pada UUD 1945 pasal 13 mengenai ketenagakerjaan dari Presiden SBY," tegas Hasan.Mereka juga menuntut kejelasan nasib dan pelunasan hak-hak mereka di Perusahaan Umum (Perum) milik negara itu.Para karyawan PPD menuntut Presiden SBY mencabut kepemilikan Perum PPD yang sebelumnya di bawah Dephub, Depkeu, Depnakertrans, Pemprov DKI, dan Menneg BUMN, menjadi hanya di bawah Pemprov DKI Jakarta."Selama di bawah lingkaran lima instansi tersebut, sering terjadi konflik kepentingan, sehingga kami yang justru ditelantarkan," kata Hasan.Hasan atas nama karyawan PPD mengaku tidak masalah jika PPD kolaps. Bagi mereka, asalkan hak-haknya diselesaikan dan nasib mereka diperjelas, mereka akan terima. "Hak yang kami tuntut antara lain uang persekot (pesangon)," katanya.Hasan mengungkapkan, selama ini jajaran kantor BUMN sudah seringkali berganti, namun tetap saja nasib karyawan PPD selalu menderita. Dia menjelaskan, bagi karyawan yang sudah 25 tahun bekerja, bila pensiun hanya diberi maksimal 32 kali gaji. Sedangkan uang THR hanya Rp 300 ribu. Padahal di perusahaan lain minimal satu bulan gaji. Selain itu, sejak tahun 2000 PPD, masih menunggak Rp 15 miliar kepada Jamsostek. Buntutnya hak-hak mereka dihentikan. "Hak kesehatan kami di rumah sakit-rumah sakit maupun poliklinik juga diputus. Kami sebagai rakyat kecil semakin menderita," kata Hasan.Karyawan PPD hingga pukul 12.50 WIB masih duduk-duduk di sekitar silang Monas. Mereka tidak melakukan orasi, hanya merentangkan spanduk ke arah Istana Negara agar SBY melihat dan membacanya. Spanduk itu antara lain bertuliskan, "Kami butuh gaji bukan janji", "Lepaskan kami dari lingkaran lima besar", dan "selesaikan hak-hak kami".Selain duduk-duduk, banyak karyawan PPD yang meluangkan waktu dengan bermain kartu. "Pokoknya kalau tuntutan kami tidak digubris, kami akan tetap melakukan aksi yang sama di kemudian hari," kata Hasan, seraya menambahkan akibat aksi demo ini, sekitar 300 unit PPD hari ini tidak beroperasi. (umi/)