Sabtu 07 April 2018, 21:10 WIB
Jokowi: Kritik Itu Harus Berbasis Data dan Beri Alternatif
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan kepala daerah di JIExpo Kemayoran (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Bogor -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal kritik terhadap program sertifikat tanah untuk rakyat yang dinilai sebagai program bohong. Jokowi mengatakan, jika itu adalah sebuah kritik maka harus berbasis data dan mencarikan alternatif solusi.
Jokowi mengatakan, program sertifikat tanah untuk rakyat tersebut merupakan pecutan dari pemerintah agar masyarakat bisa banyak dan cepat mendapatkan sertifikat. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, sertifikat yang dikeluarkan hanya sekitar 400-500 ribu di seluruh Indonesia.
"Berkaitan dengan sertifikat. Ini supaya bisa menjelaskan. Kita ini dulu-dulu tiap tahun hanya bisa menyerahkan 400-600 ribu sertifikat per tahun. Padahal bidang tanah yang harus kita sertifikatkan harusnya 126 juta sertifikat. Yang baru diberikan kepada rakyat sampai saat ini baru 52 juta. Apa artinya? Artinya kalau setiap tahun hanya 400-600 ribu kita butuh 130 tahun untuk semuanya rampung," ujar Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018). Kegiatan ini diikuti ribuan relawan Jokowi.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, dirinya memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk mengebut pencetakan sertifikat tanah untuk rakyat.
"Saya minta 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN. Tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor BPN. Kalau ada yang bertanya kepada saya caranya gimana? Bukan urusan Presiden. Itu urusan menteri," katanya.
Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot Sofyan dari jabatan menteri jika terget itu tak tercapai. "Saya perintah ke menteri, hati-hati kalau gak ketemu 5 juta, saya ganti kamu. Janjian itu. Untungnya bisa," katanya
"Artinya apa? Kita ini punya target dengan angka yang jelas. Ada yang bisa tercapai, ada yang tidak. Karena memang rintangan di lapangan kadang tidak sesuai seperti apa yang kita pikirkan," tambah Jokowi.
Jokowi juga bicara soal kritik terhadap program tersebut. Di negara demokrasi ini, kritik memang sah saja. Namun, harus dibedakan antara kritik dan nyinyir.
"Di negara kita yang berdemokrasi ini kita boleh mengkritik. Gak apa. Tapi orang harus mengerti mana yang kritik mana yang mencemooh. Itu beda," katanya.
"Mana yang kritik, mana yang nyinyir. Mana yang kritik mana yang fitnah. Beda itu," tambahnya.
Dia juga menegaskan, jika ingin menyampaikan kritik, haruslah berbasis data. Juga harus bisa mencarikan alternatif solusinya.
"Masyarakat harus mulai mengerti, bisa membedakan. Semuanya kalau mengkritik itu berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau tidak itu apa namanya," kata Jokowi.
(jor/ams)
Jokowi mengatakan, program sertifikat tanah untuk rakyat tersebut merupakan pecutan dari pemerintah agar masyarakat bisa banyak dan cepat mendapatkan sertifikat. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, sertifikat yang dikeluarkan hanya sekitar 400-500 ribu di seluruh Indonesia.
"Berkaitan dengan sertifikat. Ini supaya bisa menjelaskan. Kita ini dulu-dulu tiap tahun hanya bisa menyerahkan 400-600 ribu sertifikat per tahun. Padahal bidang tanah yang harus kita sertifikatkan harusnya 126 juta sertifikat. Yang baru diberikan kepada rakyat sampai saat ini baru 52 juta. Apa artinya? Artinya kalau setiap tahun hanya 400-600 ribu kita butuh 130 tahun untuk semuanya rampung," ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, dirinya memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk mengebut pencetakan sertifikat tanah untuk rakyat.
"Saya minta 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN. Tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor BPN. Kalau ada yang bertanya kepada saya caranya gimana? Bukan urusan Presiden. Itu urusan menteri," katanya.
Baca juga: Tepis Pengibulan, Jokowi Beri Bukti |
Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot Sofyan dari jabatan menteri jika terget itu tak tercapai. "Saya perintah ke menteri, hati-hati kalau gak ketemu 5 juta, saya ganti kamu. Janjian itu. Untungnya bisa," katanya
"Artinya apa? Kita ini punya target dengan angka yang jelas. Ada yang bisa tercapai, ada yang tidak. Karena memang rintangan di lapangan kadang tidak sesuai seperti apa yang kita pikirkan," tambah Jokowi.
Jokowi juga bicara soal kritik terhadap program tersebut. Di negara demokrasi ini, kritik memang sah saja. Namun, harus dibedakan antara kritik dan nyinyir.
"Di negara kita yang berdemokrasi ini kita boleh mengkritik. Gak apa. Tapi orang harus mengerti mana yang kritik mana yang mencemooh. Itu beda," katanya.
"Mana yang kritik, mana yang nyinyir. Mana yang kritik mana yang fitnah. Beda itu," tambahnya.
Dia juga menegaskan, jika ingin menyampaikan kritik, haruslah berbasis data. Juga harus bisa mencarikan alternatif solusinya.
"Masyarakat harus mulai mengerti, bisa membedakan. Semuanya kalau mengkritik itu berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau tidak itu apa namanya," kata Jokowi.
(jor/ams)
