DPR Desak BPK Audit PT KA

Jakarta - Sungguh malang nasib perkeretaapian Indonesia. Kecelakaan kerap kali terjadi. Ditambah lagi alat transportasi yang dinilai cukup ampuh dalam mengatasi kemacetan ini terus-terusan merugi.Selain terus merugi ditambah sistem manajemen yang lemah, aroma korupsi muncul di PT Kereta Api (KA). Tidak tanggung-tanggung, potensi kerugian negara dari BUMN ini untuk tahun 1998-2002 mencapai Rp 2,59 triliun. Indikasi korupsi ini tercium di saat Panja Kereta Api Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah pada bulan Mei dan Juni. Misalnya, ada dua unit lokomotif buatan Cina dan satu unit lokomotif buatan Swedia di Balai ASA Yogyakarta yang tidak bisa digunakan. Selain itu, ada indikasi mark up untuk peralatan persinyalan di daerah Kutoarjo. Untuk itu, sebelum DPR memberikan dana pada PT KA, Komisi V mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap PT KA. "Ada indikasi penggelapan dan mark up dari pembelian dan pemeliharaan barang-barang oleh PT KA," kata anggota Komisi V DPR Ahmad Anas Yahya saat dihubungi detikcom melalui telepon, Minggu (3/7/2005).Mengenai kecelakaan yang kerap terjadi, menurut Anas, disebabkan oleh Departemen Perhubungan sebagai regulator dan Meneg BUMN sebagai pembina hanya menyikapi masalah ini secara parsial. Padahal masalah ini sudah muncul lama, sehingga perlu ada penyelesaian secara sitematik."Karena permasalahan terlalu banyak, maka penyelesaiannya perlu diurai dan diselesaikan seluruhnya terutama miss manajemennya," jelas Anas. (atq/)