Demo Penolakan Hasil Pilkada Surabaya Terus Berlangsung

Surabaya - Pengumuman hasil perhitungan suara pemilihan walikota Surabaya dibayangi penolakan oleh kelompok yang tidak puas. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Komite Perjuangan Rakyat Bersama dan massa dari Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan melakukan aksi demo di depan kantor KPUD Surabaya.Mereka meminta kepada KPUD Surabaya untuk menunda penetapan calon walikota terpilih yang akan diumumkan 8 Juli mendatang. Alasannya, ditemukan adanya kejanggalan mengenai distribusi kartu pemilih. "Untuk itu, penetapan hasil pilkada hendaknya ditunda," kata Koordinator aksi Taufik Hidayat, yang juga dikenal sebagai salah seorang anggota tim sukses calon walikota yang kalah, Minggu (3/7/2005).Massa menduduki kantor KPUD Surabaya, Jalan Adityawarman, Surabaya, sejak Jumat malam (1/7/2005).Mereka mendesak KPUD dan Panwas Pilkada mengusut sejumlah pelanggaran kontestan pilkada. Sampai saat ini belum tertangani secara tuntas oleh Panwas maupun KPU.Sampai hari ini, massa masih berada di luar gedung KPU dan memasang spanduk di depan kantor KPUD berbunyi ,"KPU dan Panwas mandul". Selain itu, massa juga menempatkan sejumlah karangan bunga sebagai simbol duka cita sebagai tidak tegasnya KPUD dan panwas.Ketua KPUD Surabaya Weko Waluyo menegaskan bahwa penetapan hasil perhitungan manual tetap akan dilakukan KPUD sesuai jadwal, tanggal 7 Juli. "Kita bekerja sesuai dengan UU yang ada. Mengenai adanya pengaduan pelanggaran yang sekarang sedang dituntut, wewenang panwas. Kalau panwas tidak complain, kita jalan sesuai jadwal," katanya.Sementara Ketua Panwas Pilkada Surabaya Mahmud Suhermono menyatakan tahapan-tahapan pilkada Surabaya tetap dilalui seperti semula. Tidak ada rekomendasi untuk menunda hasil penetapan. "Kita jalan terus" kata saat dihubungi detikcom.Mahmud menyesalkan dengan adanya tuntutan yang diusung elemen tersebut. Karena temuannya mereka, katanya ada banyak pelanggaran, tapi tidak dilaporkan ke panwas. Kedua, saat mereka mengadu ke Komisi A DPRD juga mengatakan tidak percaya pada panwas. "Bagamana bisa mengerjakan, kalau mereka tidak percaya," ujarnya. (jon/)