Pemerintah Pertimbangkan PT KAI Kerjasama dengan Swasta

Jakarta - Menyusul peristiwa kecelakaan tabrakan KRL di Pasar Minggu, pemerintah mempertimbangkan kerjasama dengan swasta untuk mengelola sarana dan prasarana PT KAI. Kerjasama dengan swasta ini diharapkan segera terwujud, sehingga kinerja PT KAI akan lebih baik. "Sekarang kita tinggal menunggu undang-undangnya saja," kata Menteri Perhubungan Hatta Rajasa saat ditemui wartawan di sela-sela Hari Keluarga Nasional ke XII di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2005).Sementara, ketika ditanya mengenai rencana pergantian jajaran direksi PT KAI, Hatta Rajasa mengaku tidak ingin terjebak pada persoalan pergantian itu. "Biarlah Menteri BUMN yang bicarakan itu. Dia yang punya kewenangan," kilah mantan Sekjen PAN ini. Hatta menambahkan, dari tragedi tabrakan kereta api listrik di Pasar Minggu, Kamis (30/6/2005), jalan keluarnya adalah perbaikan manajemen di tubuh KAI. "Departemen Perhubungan itu kan hanya regulator. Ya saya melihat, yang diperlukan peningkatan kinerja," tambahnya.Pergantian direksi PT KAI yang diusulkan Meneg BUMN, lanjut Hatta, sampai saat ini dirinya belum diajak bicara. "Kewenangan RUPS ada di BUMN. Nanti setelah RUPS, baru BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan," katanya.Menurutnya, Kementerian Perhubungan hanya sebatas memberikan masukan siapa calon yang cocok. "Siapa calonnya, terlalu pagi bicara itu. Tapi yang jelas putera terbaik Indonesia," katanya diplomatis. (jon/)