PKS Kalsel Minta Proses Quick Count Pilkada Dihentikan

Jakarta - Proses perhitungan suara secara cepat atau quick count yang dilakukan KPUD Kalimantan Selatan diragukan keabsahannya. Untuk itu, DPW PKS Kalsel mendesak proses quick count itu dihentikan.Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (3/7/2005) pagi. Data yang bisa diakses via internet dan dimuat di koran-koran serta media elektronik itu, diduga hanya untuk memuaskan dahaga informasi publik."Informasi yang direkap untuk quick count bukan dari data rekapitulasi, berarti sama saja dengan membingungkan bahkan menyesatkan publik," kata Ketua Tim Media PKS Kalsel Ismet Habib.Keanehan lainnya, kata Ismet, data itu ternyata didapat hanya dari 50 relawan yang direkrut KPUD Kalsel, bukan dari data rekap yang ditandatangani saksi. Dengan demikian, keabsahan data quick count yang saat ini disajikan menjadi kurang valid."Meskipun KPUD mengatakan data quick count ini bukan dipakai untuk memberikan penilaian akhir siapa yang memenangkan Pilkada, namun bisa saja data itu dimanipulasi untuk membuat keresahan di masyarakat," katanya.DPW PKS berharap, KPUD menggunakan data rekapan hasil Pilkada sehingga lebih mendidik masyarakat Kalsel. PKS juga khawatir jika proses quick count yang tidak akurat ini bisa menodai legitimasi Pilkada dan KPUD secara institusi."Oleh sebab itu, kami meminta penampilan data quick count itu harus dihentikan. Selanjutnya diganti dengan data rekapan manual yang berjenjang dari PPS, PPK, KPUD kabupaten/kota hingga KPUD Propinsi," tukasnya.Berdasarkan data sementara dari KPUD Kalsel, pasangan Rudy Arifin-Rosehan yang diusung PPP-PKB masih unggul dengan 440.474 suara atau 32,08 persen. Sedangkan pasangan Ismet Ahmad-Habib Aboe Bakar Al-Habsyi yang dijagokan koalisi PAN-PKS, membuntuti di posisi kedua dengan 387.436 suara atau 28.22 persen. (fab/)