Menteri LHK Beberkan Hasil Atasi Ketimpangan Penguasaan Hutan

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 04 Apr 2018 03:56 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Sampai 2017, sebesar 95,76% kawasan hutan dikuasai perusahaan swasta dan masyarakat hanya mendapat 4,14% saja. Lewat Reforma Agraria di sektor kehutanan, ketimpangan itu diatasi. Ini hasilnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memaparkan hasil kerjanya lewat diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk 'Apa Kabar Reforma Agraria Perhutanan Sosial', Selasa (3/4/2018). Dia menjelaskan soal ketimpangan yang sudah mulai menurun di sektor kehutanan lewat paparan yang berjudull 'Evolusi Kawasan Hutan, TORA, dan Perhutanan Sosial'.



Dalam hal pelepasan kawasan hutan, persentase untuk masyarakat mengalami peningkatan sejak 2017. Ada 7.616.273 hektare luas kawasan hutan yang dilepas. Dari kawasan seluas itu, data sampai 2017 menunjukkan pelepasan hutan untuk pihak swasta (perusahaan) seluas 6.689.996 hektare. Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat seluas 926.072 hektare saja. Proporsinya 12% untuk masyarakat dan 88% untuk swasta (perusahaan).

Menteri LHK Beberkan Hasil Atasi Ketimpangan Penguasaan HutanFoto: Ketimpangan penguasaan kawasan hutan (Dok KLHK)


Namun proporsi yang timpang itu menunjukkan perbaikan selepas bergulirnya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sampai 2017. Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang sebelumnya hanya 12%, kini meningkat menjadi 38% sampai 41%. Pelepasan kawasan hutan untuk swasta (perusahaan) yang semula mendapat 88% kini turun menjadi 59% sampai 62%.

Menteri LHK Beberkan Hasil Atasi Ketimpangan Penguasaan HutanFoto: Proporsi pelepasan kawasan hutan (Dok KLHK)


Ada program dari Kementerian LHK, yakni perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengolahan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keseimbangan lingkungan serta sosial dan budaya. Bentuk pemanfaatannya melalui izin pemanfaatan hutan, bisa berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemetaan hutan adat dilakukan oleh masyarakat adat.



Pemanfaatan hutan sebelum perhutanan sosial punya proporsi 98% untuk swasta (perusahaan) dan 2% saja yang untuk masyarakat. Namun pemanfaatan hutan setelah perhutanan sosial, proporsi yang timpang itu mengalami perbaikan, yakni 69 sampai 72% untuk swasta (perusahaan) dan 28% sampai 31% untuk masyarakat.

Program perhutanan sosial masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 12,7 juta hektare. Namun ada penyesuaian target sampai 2019 untuk luas kawasan yang dijadikan perhutanan sosial, yakni 4,38 hektare.

Realisasi perhutanan sosial pada 2007 sampai 2014 seluas 449.104 hektare, pada 2015 seluas 133.442 hektare pada 2016 seluas 182.382 hektare, pada 2017 seluas 501.570 hektare, dan pada 2018 per 29 Maret seluas 299.490 hektare. Realisasi total per Maret 2018 seluas 1.500.669 hektare.



Dia juga menunjukkan beberapa hasil pemanfaatan hutan sosial. Di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar, Kubu Raya, Kalimantan Barat, bisnis agroforestri dijalankan berupa budidaya madu kelulut. Total penjualan dari bisnis madu kelulut adalah Rp 229.320.000 per bulan. Ada pula listrik perhutanan sosial 5.000 watt untuk 20 Kepala Keluarga 60 jiwa di Kabupaten Tanggamus, Lampung.



Pola imbal jasa ekosistem diterapkan di Hutan Desa Manjau, Ketapang, Kalbar. Nilai ekonominya Rp 120 juta per tahun selama lima tahun. Hutan Kemasyarakatan di Kalibiru Kulonprogo DIY menjadi objek wisata. Pada 2016, Kalibiru punya pendapatan kotor Rp 5 miliar dan pendapatan bersih Rp 1,17 miliar per tahun, alias Rp 98,2 juta per bulan, menyediakan lapangan kerja untuk 238 orang.



(dnu/dnu)