Penyerapan Anggaran Baru 8%, Nasdem DKI Minta SKPD Dievaluasi

Jakarta - NasDem menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI yang baru mencapai 8 persen. NasDem menyayangkan sinergi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang rendah dan meminta pejabat yang SKPD tersebut dievaluasi.

"SKPD di internal Pemerintah Provinsi DKI seringkali tidak sinkron, bahkan ditemukan kurangnya sinergi antar SKPD. Hal ini mengakibatkan potensi kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD," kata Ketua Fraksi Nasdem DKI Bestari Barus dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga: Serapan Anggaran DKI Baru 8%, Sandi: Perencanaannya Memang Begitu

Bestari menyebut koordinasi antar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI tidak berjalan dengan baik dengan SKPD lainnya. Hal tersebut mengakibatkan penyerapan baru mencapai 8 persen.

"Potensi kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD khususnya masalah sinergi antara 3 SKPD yaitu Bappeda, Inspektorat, dan dinas teknis. Hal ini kami sampaikan mengingat sampai hari ini pencapaian penyerapan anggaran baru pada kisaran 8 persen," sebut Bestari.

Bestari meminta ada evaluasi pejabat SKPD karena penyerapan yang rendah tersebut. "Menyikapi hal tersebut Fraksi NasDem menyarankan agar meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Sehingga juga diperlukan metode rekrutmen yang baik agar dapat tercapai secara maksimal," jelasnya.

Baca juga: Sandi Targetkan Serapan Anggaran DKI Rp 7 Triliun Tiap Bulan

Data serapan anggaran yang dirilis di situs publik.bapedadki.net pada Selasa (27/3) menunjukkan baru 8,1 persen anggaran yang terserap. Serapan anggaran paling tinggi ada di pos belanja tak langsung yakni sekitar Rp 3,627 triliun, sedangkan serapan langsung justru hanya sebesar Rp 2,391 triliun.

(fdu/rvk)