Gerindra Sebut Panwaslu Sudutkan Prabowo soal Politik Uang

Jakarta - Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pernyataan Panwaslu Kabupaten Bandung terkait kalimat pidato Prabowo Subianto tidak tepat. Gerindra menilai Panwaslu tidak menyimak secara utuh isi dari pidato tersebut.

"Sikap Panwaslu Kabupaten Bandung yang menyudutkan Pak Prabowo terkait pernyataan agar rakyat menerima uang dimasa Pilkada sangat tidak tepat. Kami menilai Panwaslu tidak paham peraturan dan tidak menyimak kalimat dalam pidato Pak Prabowo secara utuh," ujar Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (31/3/2018).

Baca juga: Panwaslu Sayangkan Anjuran Prabowo agar Warga Terima Politik Uang

Sufmi mengatakan, pidato Prabowo bukan hanya menganjurkan masyarakat menerima uang saat Pilkada. Namun juga menyarankan agar masyarakat tidak boleh diatur oleh pemberi uang tersebut.

"Jelas bahwa Pak Prabowo tidak hanya menganjurkan rakyat menerima uang, namun juga menyarankan rakyat untuk tidak mau diatur oleh si pemberi dan tetap memilih sesuai dengan hati nurani," kata Dasco.

Baca juga: Sentil Politik Uang, Prabowo: Terima Saja, Pilih Sesuai Hati Nurani

Dengan begitu, lanjut Dasco, Prabowo tidak melanggar pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Sebab norma dalam Pasal 187A secara tegas mengatur yang bisa dipidana adalah yang menerima uang dan terpengaruh atau menuruti permintaan si pemberi uang. Justru saran Pak Prabowo tersebut merupakan solusi cerdas untuk menghentikan politik uang yaitu agar pelaku politik uang jera, sebab uang yang mereka keluarkan menjadi sia-sia dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan," ujarnya. (nkn/ibh)