"Saat itu ada tumpukan proses perizinan yang cukup besar yang tidak selesai. Teman-teman tahu kalau perizinan tidak benar jadi macam-macam, neko-neko. Jadi saat itu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membuat terobosan perizinan online diawasi KPK. Otomatis perizinan jadi cepat dan itu membantu banyak perizinan macet menjadi keluar," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
"Kebijakan Pak SBY dan Pak Jokowi berbeda. Pak SBY saat itu pro-growth, pro-job, pro-rakyat miskin, dan salah satunya adalah izin-izin untuk dunia usaha. Kalau Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan tidak menjalankan itu, tentu dia berarti tidak menjalankan agenda pemerintah. Pak Jokowi sekarang mengerem perizinan tersebut. Itu sah-sah saja," ucap Dradjad.
Ia juga mengungkapkan, saat itu, Zulkifli membuat kebijakan pencadangan 3 juta hektare lahan untuk hutan rakyat. Saat ini, Dradjad menyatakan ada program kehutanan sosial dan hal itu sebagian berasal dari pencadangan yang digulirkan oleh Zulkifli.
"Yang tidak banyak dipublikasikan, diketahui, saya tanyakan langsung ke Pak Zul, beliau selama masa jabatannya mencadangkan 3 juta hektare untuk perhutanan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Greenomics Indonesia memberi penjelasan terkait eks Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang mereka sebut sebagai pejabat 'penjual' lahan atau pemberi izin perkebunan terluas. Greenomics menyatakan adalah fakta bahwa Zulkifli menjadi menteri pemberi izin pembukaan kebun terluas.
"Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (periode 2009-2014) yang menerbitkan izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu hingga seluas 1,64 juta hektare, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta, bukan tuduhan, namun itu adalah fakta hukum," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi kepada detikcom, Jumat (23/3) lalu. (dnu/tor)
