DPR Bentuk Panja RUU Pendidikan Agama dan Pesantren

Jakarta - Fraksi PPP dan Fraksi PKB mengusulkan Rancangan UU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Ketua F-PPP Reni Marlinawati menyebut RUU Pendidikan Agama dan Pesantren ini sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.

"Keberadaan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ini sangat urgen dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana sudah diamanatkan oleh UUD 1945," kata Reni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Baca juga: Begini Alur Pembentukan Sebuah Undang-undang

Secara garis besar, RUU Pendidikan Agama dan Pesantren akan mengatur sistem pendidikan keagamaan di Indonesia yang selama ini dianggap belum terlalu diperhatikan. RUU ini diharapkan mampu meningkatkan daya akses, peningkatan mutu, dan daya saing pendidikan keagamaan.

"Kita tidak bisa menafikan bahwa hakikatnya pendidikan pesantren merupakan fondasi pendidikan yang ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka," imbuhnya.

Ruang lingkup RUU Pendidikan Agama dan Pesantren mencakup pendidikan keagamaan bagi seluruh agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Baca juga: Isu NIK Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Mesti Dikebut

"Faktanya, agama sebagai mata pelajaran paling sedikit. Atas dasar itu, kami ingin mengelaborasi tentang sistem pendidikan keagamaan ini dalam suatu UU," jelas Reni.

RUU inisiatif DPR ini sebelumnya masuk di Prolegnas 2018 oleh Badan Legislasi. Atas draf RUU Pendidikan Agama dan Pesantren yang diajukan oleh F-PPP dan F-PKB, Baleg pun membentuk tim panitia kerja untuk melakukan harmonisasi.

"Nanti dibawa di dalam panja, tentu kita akan membentuk panja harmonisasi untuk melakukan pendalaman dari draf PPP dan PKB," kata anggota Baleg Totok Daryanto. (tsa/bag)