Anies-Sandi Melawan Hukum di Tn Abang, Ini Sikap Fraksi DPRD DKI

Jakarta - Ombudsman merilis laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penataan pegadang kaki lima (PKL) di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dan wakilnya Sandiaga Uno tak hanya mendapat kritik tapi juga pembelaan dari fraksi-fraksi di DPRD DKI terkait temuan Ombudsman itu.

Baca juga: Anies-Sandi Menjawab Goyangan Ombudsman

Ombudsman menyatakan penempatan PKL di Jalan Jati Baru Raya melanggar Pasal 128 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan itu juga dinyatakan tidak sejalan dengan tugas Dinas UKM sesuai Peraturan Gubernur DKI Nomor 266 Tahun 2016.

"Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian kata Ombudsman dalan keterangan persnya, Senin (26/3/2018).

[Gambas:Video 20detik]

Ombudsman memberi beberapa saran kepada Gubernur Anies Baswedan. Saran pertama adalah menata ulang Jalan Jati Baru Raya yang saat ini menjadi lokasi PKL. Saran kedua, Pemprov DKI perlu segera melakukan masa penyesuaian kebijakan soal Jalan Jatibaru Raya selama 60 hari.

Baca juga: Sandiaga soal Rekomendasi Ombudsman: Kami akan Pelajari

"Menetapkan masa transisi untuk mengatasi maladministrasi yang telah terjadi saat ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan," sambung Ombudsman.

Menanggapi hal ini, terjadi pro dan kontra diantara fraksi di DPRD. Partai Gerindra mengatakan Ombudsman salah, sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan sepemahaman dengan Ombudsman.

Berikut pernyataan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD mengenai kajian Ombudsman.