JK Pimpin Rapat Bahas Dana Alokasi Khusus

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Senin, 26 Mar 2018 17:21 WIB
Rapat Wantim Otda soal DAK di kantor Wapres Jusuf Kalla, Senin (26/3/2018). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Dewan Pertimbangan (Wantim) Otonomi Daerah (Otda). Rapat membahas dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019.

JK memimpin rapat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Hari ini kita membahas perencanaan dana alokasi khusus untuk 2019. Tadi dipresentasikan dari saya Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan DAK pada tahun-tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani setelah mengikuti rapat.



 Menkeu Sri Mulyani memberi keterangan soal rapat Wantim Otda soal DAK di kantor Wapres, Senin (26/3/2018) Menkeu Sri Mulyani memberi keterangan soal rapat Wantim Otda soal DAK di kantor Wapres, Senin (26/3/2018). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)

Sri menjelaskan rapat membahas evaluasi DAK yang bersifat fisik dan nonfisik. Sejumlah pimpinan daerah yang hadir mengeluhkan permasalahan dan pelaksanaan DAK dari 2015, 2016, hingga 2017.

"Pertama dari sisi pelaporan, kedua dari sisi persyaratan untuk pencairannya, di mana mereka harus mencapai output, outcome, dan penyerapan, sehingga mereka tidak dapat menggunakan seluruhnya," kata Sri.

Dalam rapat, sambung Sri, diketahui juga banyaknya penyerapan DAK rendah, yang hanya mencapai 20 persen. Sri menyebut penyerapan DAK paling tinggi 92-93 persen.

"Jadi kita juga membuat evaluasi. Untuk 2019 kita juga tetap akan memfokuskan DAK terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal, terluar, dan untuk bisa menciptakan persamaan di dalam pelayanan publik, terutama dari daerah," jelas Sri.

Untuk evaluasi fisik DAK, Sri mengatakan, yang terpenting adalah koordinasi antara kementerian, lembaga, dan daerah. Karena suatu program di daerah memerlukan koordinasi dengan pusat.

 Menkeu Sri Mulyani memberi keterangan soal rapat Wantim Otda soal DAK di kantor Wapres, Senin (26/3/2018) Menkeu Sri Mulyani memberi keterangan soal rapat Wantim Otda soal DAK di kantor Wapres, Senin (26/3/2018). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)

"Kalau kita berbicara irigasi, supaya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu juga harus ada koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan daerahnya," imbuhnya.

"Harus tecermin dari daerah yang bottom-up dengan prioritas nasional dengan target yang akan dicapai, sehingga program-program pemerintah, terutama pada tahun terakhir dalam rangka RKP dan Nawacita, itu bisa tercapai," tutur Sri. (nvl/fdn)