DetikNews
Senin 26 Maret 2018, 15:33 WIB

Isu Separatisme Papua Tak akan Picu Konflik Indonesia-Australia

Aryo Bhawono - detikNews
Isu Separatisme Papua Tak akan Picu Konflik Indonesia-Australia Foto: Repro: Buku Rockefeller
Jakarta -

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwono, menyebutkan polemik separatisme Papua akan selalu muncul. Namun Indonesia memiliki dasar kuat untuk mempertahankan ujung timur Indonesia itu sebagai wilayahnya, yakni konsep uti posideti juris dalam hukum internasional. Konsep tersebut digunakan untuk menentukan batas wilayah sebuah negara yang sebelumnya dijajah. Artinya, untuk konteks Indonesia, batas wilayahnya mengikuti batas wilayah ketika masih berstatus Hindia Belanda.

"Sebenarnya, kalau misalnya dari sejarahnya Papua itu kan di bawah jajahan Belanda. Kalau Papua Nugini (PNG) masuk juga di bawah Inggris. Memang secara hukum internasional, dasar negara Indonesia adalah wilayah jajahan tersebut," kata Hikmahanto kepada detikcom, Senin (26/3/2018).

Pada masa kemerdekaan, Papua memang belum masuk wilayah Indonesia. Barulah pada saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, wilayah ini diakui menjadi wilayah Indonesia. Namun pihak separatis menganggap Pepera tersebut tidak mewakili karena menggunakan sistem perwakilan dan segenap kontroversinya.

Ia menyebutkan gaung separatisme Papua bergaung di beberapa negara. Namun dasar hukum ini menjadi patokan bagi Indonesia untuk mempertahankan Papua. Gambaran buku karya Keith McArdle, 'Rockefeller and the Demise of Ibu Pertiwi, When Australia and Indonesia Again Go to War', yang menjadikan polemik Papua sebagai sumber perang Indonesia-Australia susah dibayangkan.

Kondisi Papua tak dapat disamakan dengan Timor Timur, yang memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara Timor Leste. Wilayah itu merupakan bekas jajahan Portugis dan tidak memiliki kesamaan nasib secara sejarah.

"Yang namanya ide separatisme tidak mungkin kita cegah, negara maju juga tetap ada, seperti di Spanyol dan Skotlandia. Indonesia permasalahannya hanya bagaimana merawat NKRI saja, kalau dibandingkan dengan Timor Leste itu sangat berbeda," jelasnya.

Hikmahanto menyoroti perlakuan Indonesia pada daerah kini sudah tak seperti masa Orde Baru lagi. Penerapan otonomi daerah memberikan keleluasaan pemimpin lokal untuk mengembangkan daerah, apalagi Papua mendapatkan otonomi khusus. Alasan untuk menjadikan Papua sebagai konflik antarnegara semakin kecil.

Kini tantangan zaman juga sudah berubah. Negara-negara justru bersatu untuk menghadapi tantangan ekonomi global menghadapi negara digdaya ekonomi, seperti AS dan China.

"Sekarang kebutuhan untuk bersatu bukan karena dorongan tradisional saja, tetapi tantangannya adalah ekonomi negara besar lainnya," pungkasnya.




(ayo/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed