.webp)
"Itu hak PSI, tapi saran saya sebaiknya PSI konsentrasi dan untuk siapa-siapa yang berhak menjadi menteri itu hak prerogatif presiden," kata Sekretaris F-NasDem, Syarif Abdullah Alkadri, kepada wartawan, Senin (26/3/2018).
Syarif menilai PSI tak punya hak 'menentukan' nama-nama menteri untuk kabinet. Ia pun mencontohkan partainya yang tak pernah mengganggu gugat keputusan presiden itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu masih domain presiden. Kalau ada partai yang ingin mendukung Jokowi, sebaiknya kita taat asas sebagai negara di mana pemerintahan berbentuk presidensial," sebutnya.
Diketahui, PSI optimistis Jokowi akan terpilih kembali menjadi presiden di Pilpres 2019. Karena itu, PSI mengusulkan nama-nama menteri kabinet Jokowi jilid II.
Tak hanya itu, PSI juga mengusulkan perubahan nomenklatur tujuh kementerian lantaran penambahan fungsi dan kerja.
"Ini adalah struktur kabinet yang paling realistis untuk Indonesia yang multipartai. Jadi yang pertama, kami sebenarnya ingin menghilangkan dikotomi antara profesional dan partai," ujar Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat jumpa pers di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (25/3).
(tsa/elz)
