"Saya pikir itu terobosan di Jakarta, untuk mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke umum yang sudah terintegrasi. Percuma dibangun misalnya LRT, MRT sekian triliunan itu fungsinya transportasi massal untuk memindahkan dari umum pribadi dan sebagainya untuk beralih seperti itu. Makanya sekarang ada lintas Bekasi, mungkin nanti lintas Tangerang Selatan, Depok, Tangerang Kota, itu harus dibangun," kata Ghani saat berbincang via telepon, Minggu (25/3/2018).
Ghani pun menyambut baik jika usulan itu bisa terwujud. Dia menambahkan saat ini pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap tidak efektif mengurai macet.
"Saya setuju, sekarang dilakukan sosialisasi, setahun kemudian baru dilaksanakan. Untuk memindahkan dari transportasi pribadi ke umum kan butuh persiapan," jelasnya.
Ghani mengaku setuju dengan usulan tersebut karena Jakarta sudah padat sementara infrastruktur tidak seimbang. Dia juga menyoroti sejak era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hingga saat ini sistem Electronic Road Pricing (ERP) tak juga terlaksana. Menurutnya ini sudah saatnya jalan protokol difungsikan.
"Jakarta ini sudah overload, kedua infrastruktur tidak seimbang. Ketiga, dulu zaman pak Fauzi Bowo sampai pak Jokowi sampai sekarang ini ERP kan nggak bisa jalan kan, sekarang jalan protokol itu harus difungsikanlah, karena kan gini bukan kita sebetulnya kenapa kendaraan roda empat, roda dua Jakarta harus sudah kayak Singapura, Malaysia, ERP ini difungsikan. Kalau dari luar masuk ke dalam bayar, saya pikir semua pintu tol," urainya.
"E-toll ini nggak mengatasi kemacetan loh, harusnya melalui ERP ada sensor di tiap mobil masing-masing. Tiap detik dia sudah terekam, dia harus punya saldo," imbuh Ghani.
Sebelumnya, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan usulan mobil masuk ke Jakarta berbayar merupakan salah satu program jangka panjang untuk mengurai macet. Diharapkan dengan usulan ini memaksa orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. (ams/tor)
