Sandiaga: Sewa Rusun KS Tubun Rp 1,7 Juta Tinggi Sekali

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai harga sewa rumah susun KS Tubun, Jakarta Barat, Rp 1,7 juta per bulan terlalu mahal. Sandi ingin rusun tersebut dimanfaatkan oleh warga yang tak memiliki rumah.

"(Rp 1,7 juta) itu tinggi sekali. Alangkah baiknya untuk keberpihakan kepada yang belum memiliki akses untuk perumahan," kata Sandi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (24/3/2018).

Baca juga: Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perjelas Biaya Sewa Rusun KS Tubun

Rusunawa KS Tubun dibangun untuk kalangan ekonomi kelas menengah. Rusunawa tersebut belum bisa dihuni karena terkendala aturan.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 belum mengatur tentang rusunawa kelas menengah. Jika rusunawa KS Tubun ingin dioperasikan, harus ada revisi perda.

"Kami akan menunggu perdanya, kami ingin optimalisasi. Kami akan kaji (revisinya seperti apa)," ujar Sandi.

Baca juga: Rusun KS Tubun Belum Dibuka, Pemprov DKI Masih Tunggu Revisi Perda

Namun Sandi tak memungkiri RS Tubun memiliki potensi untuk disewa oleh kalangan ekonomi menengah. Sebab, daerah rusunawa KS Tubun strategis. "Tapi memang daerahnya kan sangat strategis gitu lho. Jadi itu yang jadi masukan buat kita. Di situ ditawarkan Rp 2 juta juga banyak yang mau karena kos-kosan di situ saja sudah naik sekali," papar Sandi.

Biaya sewa rusunawa KS Tubun Rp 1,7 juta disampaikan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatirawasari Dwiyanti Chotifah. Anggota Komisi D DPRD DKI Wahyu Dewanto berharap rusunawa itu untuk mengakomodasi program penyediaan rumah murah.

"Hitung-hitungan besarnya biaya sewa harus dianalisa dulu. Tapi pemda sebaiknya menyampaikan kebijakan yang menyeluruh terkait rusun ini, sehingga jelas sekali programnya atau ini hanya usulan kadis," terang Wahyu saat dihubungi detikcom, Senin (12/3). (zak/aan)