Taufik Kurniawan: Jokowi Sebaiknya Cuti Saat Kampanye Pilpres 2019

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, seorang presiden yang hendak mencalonkan dirinya kembali menjadi presiden, seharusnya mengambil cuti. Hal itu termasuk berlaku kepada Presiden Joko Widodo yang kabarnya akan mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Menurutnya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ya kita harapkan Presiden Jokowi dapat mengambil kesempatan cuti dari jabatannya sebagai kepala negara saat masa Pilpres 2019 nanti. Ya ini juga sebagai upaya agar presiden tidak menjalankan kampanye saat menjalankan tugas sebagai kepala negara," kata Taufik di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca juga: Presiden Harus Cuti Kampanye, KPU: Agar Tak Pakai Fasilitas Negara

Menurut Taufik, cuti itu penting untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Ia khawatir, jika presiden tidak mengambil cuti, dan melakukan kampanye, ada nuansa penggunaan anggaran negara. Ia pun mengingatkan, soal cuti itu juga pernah dilakukan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 silam.

"Seingat saya, ketika Pak SBY nyapres lagi di periode ke dua, juga mengambil cuti. Walaupun cutinya setiap hari Jumat saja. Yang perlu ditekankan adalah, untuk menghindari konflik kepentingan itu, yakni penggunaan fasilitas negara untuk kampanye," tandas politisi F-PAN itu, sembari mengingatkan agar polemik mengenai cuti capres petahana jangan berlarut-larut.

Baca juga: Jokowi Harus Buat Surat Pernyataan ke KPU Bila Ingin Turun Kampanye

Dalam kesempatan berbeda, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, presiden petahana tetap harus cuti saat kembali berkontestasi dalam pilpres. Dia menjelaskan, keharusan cuti tersebut bertujuan agar petahana tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye.

"Untuk pilpres, pada dasarnya kalau misalnya orang yang masih menduduki jabatan sebagai presiden itu nyalon lagi maka kemudian punya hak untuk kampanye, dalam gunakan haknya dibentukan UU harus cuti di luar tanggungan negara," katanya, baru-baru ini.

Diketahui, mengenai cuti itu tertera pada Ketentuan dalam UU Pemilu (Pasal 267 (2), 281 (1), dan Pasal 300), yang pada pokoknya menentukan bahwa:
(1) Kampanye dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pilpres dengan Kampanye Pileg.
(2) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden, harus memenuhi ketentuan:
a. Tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara; dan
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(3) Cuti dan jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.
(4) Presiden dan Wakil Presiden selama melaksanakan kampanye memperhatikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. (ega/nwy)