Kamis 22 Maret 2018, 15:51 WIB
Pendemo: Anies akan Jalani Putusan MA Soal Swastanisasi Air
Foto: Perwakilan dari KMMSAJ Arif Maulana (Indra-detikcom)
Jakarta -
6 Orang perwakilan dari pendemo yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) diperkenankan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup di dalam ruang tamu Balai Kota.
Arif Maulana, salah satu perwakilan dari KMMSAJ memaparkan hasil pembahasan dengan Anies di dalam. Kata Arief, Mantan Mendikbud itu berkomitmen untuk menjalani putusan Mahkamah Agung (MA) yakni menyetop swastanisasi air.
"Respon gubernur, beliau masih normatif, tapi dia bilang saya (Anies) akan melaksanakan putusan MA," kata Arif di depan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).
Di pertemuan itu, Arif juga mengingatkan Anies untuk tidak ada tipu-tipu soal komitmen menjalani putusan MA. Arif juga meminta direktur PT PAM Jaya untuk sejalan dengan komitmen Anies.
"Kami apresiasi komitmen gubernur di media bahwa dia akan mengambil alih, tapi kami katakan, kami tidak mau komitmennya ini komitmennya tipu-tipu, kami ingin komitmennya ini benar-benar riil jangan sampai seperti gubernur sebelumnya komitmen untuk ambil alih tapi ternyata tidak," ujarnya.
"Saya juga mengingatkan jangan sampai gubernur komitmen, tetapi direktur PAM Jaya nggak komitmen, kalau nggak komitmen dan nggak sejalan dengan Gubernur, copot saja," lanjut Arif.
Perwakilan pendemo itu diizinkan untuk menemui Anies pukul 13.00 WIB. Mereka menyampaikan surat terbuka dan melakukan pembahasan di dalam sekitar satu jam.
Dalam tuntutannya Arif menegaskan agar swastanisasi dihentikan seperti isi dalam putusan MA. "Yang jelas hentikan dulu swastanisasi air ini, swastanisasi ini bisa jalan dasarnya apa? Perjanjian. Kalau perjanjian masih ada ya nggak akan terhenti," imbuh Arif.
Terkait restrukturisasi antara PAM, Palyja, dan Aerta, Arif menilai hal tersebut hanya untuk wacana itu hanya untuk mengaburkan putusan MA. Dia menganggap restrukturisasi itu justru memungkinkan untuk melanjutkan kontrak swastanisasi.
"Restrukturisasi adalah upaya mengaburkan pelaksanaan putusan MA, tidak sesuai. Restrukturisasi itu kan intinya revisi kerjasama, kerjasama tetap dilanjut sampai 2023, bukan itu perintah MA, perintah MA itu menghentikan kerjasama, stop, hentikan kontraknya, ambil alih pengelolaan air, itu yang kita sampaikan pada gubernur DKI Jakarta. Jadi ambil alih," tegas Arif.
Massa pendemo di depan Balai Kota membubarkan diri pasca perwakilan KMMSAJ menemui Anies pukul 14.15 WIB. Ember maupun spanduk demo yang terpampang siang tadi sudah tak lagi nampak di depan Balai Kota.
(idn/rvk)
Arif Maulana, salah satu perwakilan dari KMMSAJ memaparkan hasil pembahasan dengan Anies di dalam. Kata Arief, Mantan Mendikbud itu berkomitmen untuk menjalani putusan Mahkamah Agung (MA) yakni menyetop swastanisasi air.
"Respon gubernur, beliau masih normatif, tapi dia bilang saya (Anies) akan melaksanakan putusan MA," kata Arif di depan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).
"Kami apresiasi komitmen gubernur di media bahwa dia akan mengambil alih, tapi kami katakan, kami tidak mau komitmennya ini komitmennya tipu-tipu, kami ingin komitmennya ini benar-benar riil jangan sampai seperti gubernur sebelumnya komitmen untuk ambil alih tapi ternyata tidak," ujarnya.
"Saya juga mengingatkan jangan sampai gubernur komitmen, tetapi direktur PAM Jaya nggak komitmen, kalau nggak komitmen dan nggak sejalan dengan Gubernur, copot saja," lanjut Arif.
Perwakilan pendemo itu diizinkan untuk menemui Anies pukul 13.00 WIB. Mereka menyampaikan surat terbuka dan melakukan pembahasan di dalam sekitar satu jam.
Dalam tuntutannya Arif menegaskan agar swastanisasi dihentikan seperti isi dalam putusan MA. "Yang jelas hentikan dulu swastanisasi air ini, swastanisasi ini bisa jalan dasarnya apa? Perjanjian. Kalau perjanjian masih ada ya nggak akan terhenti," imbuh Arif.
Terkait restrukturisasi antara PAM, Palyja, dan Aerta, Arif menilai hal tersebut hanya untuk wacana itu hanya untuk mengaburkan putusan MA. Dia menganggap restrukturisasi itu justru memungkinkan untuk melanjutkan kontrak swastanisasi.
"Restrukturisasi adalah upaya mengaburkan pelaksanaan putusan MA, tidak sesuai. Restrukturisasi itu kan intinya revisi kerjasama, kerjasama tetap dilanjut sampai 2023, bukan itu perintah MA, perintah MA itu menghentikan kerjasama, stop, hentikan kontraknya, ambil alih pengelolaan air, itu yang kita sampaikan pada gubernur DKI Jakarta. Jadi ambil alih," tegas Arif.
Massa pendemo di depan Balai Kota membubarkan diri pasca perwakilan KMMSAJ menemui Anies pukul 14.15 WIB. Ember maupun spanduk demo yang terpampang siang tadi sudah tak lagi nampak di depan Balai Kota.
(idn/rvk)
