Menhan Sesalkan DPR Bocorkan Surat Dana untuk TNI di Aceh

Jakarta - Surat Menteri Pertahanan (Menhan) tertanggal 22 Juni 2005 bocor. Surat itu ditembuskan kepada DPR tentang permintaan dana ke Menkeu terkait penambahan dana operasional TNI di Aceh. Tapi, anggota DPR membocorkan surat itu. Menhan Juwono Sudarsono menyesalkannya. "Surat itu saya harap dihormati sifat keterbatasannya. Sayang sekali ini bocor," kata Menhan di sela-sela meninjau persenjataan TNI di Markas Kostrad, Cilodong, Bogor, Rabu (29/6/2005). Dalam suratnya, Menhan meminta tambahan dana Rp 530 miliar untuk TNI di Aceh. Namun, selain anggota DPR membocorkan surat itu, mereka juga memprotes permintaan penambahan dana ini. Alasannya, Aceh sudah dalam status tertib sipil, sehingga dana operasi untuk TNI terlalu besar. Menhan berharap dalam suratnya itu bahwa dana tersebut bisa cair akhir Juni ini karena akan digunakan operasional TNI pada bulan Juni dan Juli mendatang.Terhadap hal ini, Menhan berharap Komisi I DPR bisa menyadari tentang keperluan dana ini. "Teman-teman Komisi I harus sadar bahwa proses pengajuan anggaran dari Dephan itu ke Depkeu dulu. Baru disepakati dan didukung oleh DPR, bukan Komisi I yang menjadi prasyarat soal itu. Jadi, mohon dipahami," ungkap dia.Saat ditanya mengapa pengajuan tambahan dana itu tidak dilakukan melalui APBN-Perubahan, Menhan mengaku prosedurnya rumit. "Agak sulit, sekarang (dana) kita sudah kurang. Tapi, kita tetap mengirim karena uang Rp 5 miliar sangat dibutuhkan," ujar dia. Menhan mengaku dana tersebut sangat mendesak. "Betul, karena situasi keamanan di sana. Itu hanya mungkin dilakukan kalau ada gelar pasukan yang tepat, terutama pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk menggelar pasukan dengan baik dan benar, itu perlu dukungan cukup," ungkapnya. Menhan Kaji Ulang Senjata TNI Sementara itu, seusai meninjau peralatan TNI di Markas Kostrad di Cilodong, Menhan menyatakan, pihaknya akan mengkaji ulang semua peralatan senjata TNI. Pihaknya akan mencari peralatan senjata baru dari dalam atau luar negeri. "Kita sedang kaji ulang semua peralatan dari dalam maupun luar negeri, sesuai permintaan KSAD dan Pangkostrad. Dephan dan Mabes TNI akan mengkaji ulang peralatan yang diperlukan, dilihat dari spesifikasinya, kebutuhan, usia pakai, dan terutama anggaran," kata dia. Berapa anggaran persenjataan khusus untuk TNI AD? "Masih sekitar Rp 9,6 triliun," jawab Menhan singkat. Menhan mengaku belum tahu persis dari negara mana saja nanti senjata-senjata untuk TNI itu akan dibeli. "Ada 12 negara. Nanti kita lihat satu per satu. Tapi, kalau bisa kita adakan dari dalam negeri atau Pindad," ungkap dia. (asy/)