PDIP dan Golkar Sepakati Strategi Pemenangan Jokowi di 2019

Faiq Hidayat - detikNews
Selasa, 20 Mar 2018 13:15 WIB
Pertemuan PDIP dan Golkar (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar. Dalam pertemuan itu, kedua partai ini sepakat membahas strategi pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

"Setelah mendukung Jokowi, bagaimana strategi pemenangan dan komunikasi seluruh kader ketika kedua partai membangun dialog, maka hasil akan positif bagi bangsa dan negara," ujar Hasto seusai pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

PDIP dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai capres 2019. Dalam pertemuan ini, Hasto mengatakan alasan PDIP dan Golkar memberikan dukungan terhadap Jokowi.


"Pertemuan ini penting dan strategis, kedua partai menyatakan sikap politik dukungan Pak Jokowi, sehingga seluruh kepaduan Pak Jokowi dan JK tanggung jawab ketum parpol. Dua partai menyatakan dukung Pak Jokowi Pilpres 2019 dan tentu saja memberikan konsekuensi politik yang sama," ujar dia.

Soal cawapres, Hasto menyebut saat ini sedang dicari sosok yang harus mempunyai visi dan misi sama dengan Jokowi. Namun saat ini PDIP sedang fokus pada pilkada serentak.

"Sebagai cawapres pun mencari sosok untuk rakyat setelah pemilu serentak. Momentum Bapak Jokowi sebagai satu kesatuan pemimpin partai," jelas Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyatakan pertemuan ini membahas kerja sama pilpres dan pilkada. Kedua partai memastikan mesin partai akan bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP dan Golkar.


"Kedua partai mempunyai visi-misi dan Indonesia membutuhkan kerja sama dan kami melanjutkan kerja sama partai dan akan spesifik akan diangkat. Pertama, pilkada PDIP dan Golkar kerja sama dan kami menunjukkan mesin partai bergerak," ujar Airlangga.

Selain itu, Golkar dan PDIP membahas strategi pemenangan Jokowi. Kemudian pertemuan ini, menurut Airlangga, membahas evaluasi kinerja DPR yang harus menyelesaikan undang-undang sesuai dengan target.

"Isu strategis berkaitan pilpres memang dalam konteks undang-undang tidak dikenal presiden mengambil cuti. Kami sepakat serah-terima jabatan presiden," kata Menteri Perindustrian ini.

"Hal lain kami bahas hal praktis dikerjakan DPR adalah agenda gubernur dan lain undang-undang masih tertinggal target selesai periode singkat mempunyai efek nasional," sambung Airlangga.

[Gambas:Video 20detik]

(fai/elz)