DetikNews
Senin 19 Maret 2018, 15:23 WIB

TKI Dipancung di Saudi, Pemerintah Diminta Layangkan Nota Protes

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
TKI Dipancung di Saudi, Pemerintah Diminta Layangkan Nota Protes Migrant Care menyampaikan pernyataan sikap soal TKI dipancung di Arab Saudi. (Wildan/detikcom)
Jakarta - Muhammad Zaini Misrin, TKI asal Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi, menurut Migrant Care, sudah melanggar hak asasi manusia. Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia mengeluarkan nota protes diplomatik.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan eksekusi terhadap Zaini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Migrant Care bersama Jaringan Buruh Migran (JBM), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Human Rights Watch Group (HRWG), dan Komisi Migran KWI mengutuk eksekusi itu.

"Mengecam dan mengutuk eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin. Eksekusi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak atas hidup," kata Anis di kantor Migrant Care, Jl Cempaka Putih Timur IV No 11 A, Jakarta Timur, Senin (19/3/2018).


Anis menuntut pemerintah Indonesia mengeluarkan nota protes diplomatik kepada Kerajaan Arab Saudi. Anis menilai ada kejanggalan dalam proses hukum Zaini.

"Berdasarkan pembacaan atas proses pemeriksaan hingga peradilan yang memvonis mati hingga proses eksekusi mati terhadap Zaini, ditemukan beberapa kejanggalan dan ketidakadilan hukum serta pengabaian pada prinsip-prinsip fair trial serta pengabaian pada hak-hak terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman maksimal," kata Anis.


Anis mengatakan Zaini adalah TKI legal yang bekerja sebagai sopir. Senada dengan Anis, Dirut Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo juga mengatakan Migrant Care tidak membedakan TKI legal dengan TKI ilegal.

"Soal latar belakang M. Zaini, Migrant Care tidak beda-bedakan imigran berstatus atau tidak karena mereka juga manusia. Atas dasar apa pun kita tidak boleh mendiskriminasikan seseorang. Jadi kita tidak peduli M. Zaini ini berdokumen atau tidak berdokumen. Hak-hak hidupnya layak untuk diperjuangkan," kata Wahyu Susilo.

Selain soal kasus ini, pemerintah juga didesak mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia.

[Gambas:Video 20detik]


(idh/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed