.webp)
Namun Fadli menuturkan program tersebut jangan sebatas seremonial. Program tersebut perlu terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat pokok agraria.
"Ya sebenarnya menurut saya semangat dari redistribusi lahan untuk mendapatkan sertifikat bagi masyarakat itu baik-baik saja, sangat bagus bahkan. Amanat dari pokok agraria kan seperti itu. Tapi harus kita lihat ini jangan sekadar seremoni, seolah ada bagi-bagi," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian mengimbau pemerintah melakukan audit penguasaan tanah. Pasalnya, menurut Fadli, baik perseorangan maupun perusahaan diketahui memiliki berhektare-hektare tanah.
"Pemerintah seharusnya sekarang ini melakukan suatu audit penguasaan tanah yang ada perusahaan bahkan individu-individu bisa mempunyai puluhan ribu hektare, ratusan ribu hektare, bahkan jutaan hektare. Ini menurut saya nggak benar," tutur Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi ngibul alias bohong.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting', yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Minggu (18/3).
(yas/elz)
