SBY: Partisipasi Minim Tak Berarti Pilkada Langsung Gagal

Jakarta - Minimnya partisipasi masyarakat untuk memberikan suara dalam pilkada tidak berarti aturan main atau sistem pemilihan langsung gagal. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan itu."Apakah rakyatnya setuju saja siapa yang akan memimpin kabupaten atau provinsi tanpa harus menyertakan diri untuk memilih atau ada faktor lainnya, terlalu dini bila disimpulkan sekarang," kata Presiden SBY.Pernyataan ini disampaikan Presiden SBY terkait data Depdagri atas pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Data itu menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat rata-rata hanya 75 persen. Ini jauh menurun dibanding Pemilu Presiden 2004 yang mencapai lebih dari 90 persen.Presiden, dalam jumpa pers usai rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPD di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/205) petang, menyatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi atas semua aspek pelaksanaan pilkada. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap pokok-pokok masalah yang berhasil diidentifikasi mulai dari aturan perundangan sampai petunjuk teknis pelaksanaan. "Kita lihat nanti tata cara kampanyenya, syarat pendaftaran calon pilkada dan penanganan pelanggaran yang ada," kataSBY.Presiden kemudian menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti seluruh tahapan pilkada secara demokratis aman dan damai. Sebab dunia memuji pelaksanaan Pemilu 2004. Sudah memberikan kepercayaan bahwa Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang tertib dan aman."Jangan sampai citra ini hancur kembali, merusak pencitraan kita di mata internasional. Menggangu investasi dan pembangunan ekonomi kita," jelas Presiden SBY.Selain soal pilkada, rapat konsultasi juga membahas kelangkaan BBM di beberapa daerah,kasus gizi buruk di NTT dan NTB yang diketahui setelah berlangsung bertahun-tahun, serta perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi NAD dan Nias pasca bencana Tsunami.Rapat juga membahas proses pertemuan informal di Helsinki mengenai terminasi konflik bersenjata dengan GAM. Materi lain yang dibahas adalah pelaksanaan otonomi khusus Papua dan pembentukan Majelis Rakyat Papua. Ini terkait pemilihan Gubernur Papua dan Irian Jaya Baraat yang akan berlangsung dalam waktu dekat.Ketua DPD Ginandjar Karta Sasmita, pada kesempatan yang sama, mengatakan meskipun ada rapat-rapat kerja dengan menteri, namun selalu ada masalah-masalah aktual yang perlu dibicarakan langsung dengan kepala negara."Minggu depan DPD mengakhiri masa sidangnya, para anggota akan kembali kedaerahan masing-masing. Hasil konsultasi ini berguna bagi kami untuk memberikan penjelasan pada konstituen nanti," ujarnyaDalam pertemuan yang berlangsung dua setengah jam ini Ginandjar didampingi seluruh pimpinan DPD dan beberapa anggotanya, antara lain Irman Gusman, Laode Ida dan Aksa Mahmud. Sedang Presiden SBY didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal TMI Endriartono Sutaro, Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, serta Kepala BIN Syamsir Siregar. (gtp/)