Ajakan Antinarkoba
SMS Itu Memang dari SBY
Selasa, 28 Jun 2005 21:11 WIB
Jakarta - Para pemilik ponsel yang tadi siang menerima SMS 'antinarkoba' dari pengirim yang menyebut dirinya Presiden RI boleh bangga. Pesan layanan singkat itu memang benar-benar berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Konfirmasi ini diberikan oleh Andi Mallarangeng, sang Juru Bicara Kepresidenan. Konfirmasi diberikan karena banyak penerima pesan yang balik bertanya apakah betul SMS tersebut dari Presiden."Jawabnya benar dari Presiden dalam rangka hari antimadat," ungkap Andi kepada wartawan di sela-sela jamuan makan malam Presiden SBY dengan para direksi bank nasional di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/6/2005) malam.Sebagaimana diketahui Presiden SBY mengirimkan SMS melalui lintas operator. Bunyinya: "From Presiden RI. Stop penyalahgunaan dan kejahatan narkoba sekarang. Mari kita selamatkan dan bangun bangsa kita menjadi bangsa yang sehat, cerdas, dan maju."Menurut Andi, juga banyak masyarakat yang mengkhawatirkan nantinya akan ada SMS mengatasnamakan Presiden SBY, padahal bukan. Untuk itu, setiap ada SMS dari dirinya maka akan diikuti penjelasan dari Juru Bicara Kepresidenan yang mengkonfirmasi kebenaran SMS tersebut.Andi menjelaskan, respons positif masyarakat berdatangan lewat SMS ke nomor 9949 melalui staf presiden juga kepada Ibu Negara, Ani Yudhoyono. "Karena itu Presiden melihat, ini merupakan sarana yang baik untuk komunikasi antara Presiden dengan rakyat dan rakyat ke pemimpinnya," ujar Andi.Ditambahkan Andi, pesan SMS hari ini dilakukan bekerja sama dengan operator telepon serta diatur oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Nantinya, Presiden SBY akan mengirimkan pesan-pesan melalui SMS pada peristiwa yang dirasakan perlu untuk berkomunikasi dengan rakyat.Ketika ditanya tentang efektifitas pengiriman pesan melalui SMS, Andi menyatakan pesan dikirim ke seluruh pemegang handpone di Indonesia yang populasinya hampir mencapai 40 juta buah. "Apakah pesan massal itu mampu menggugah masyarakat melaksanakan anjuran presiden, tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut," demikian Andi Malllangeng.
(gtp/)











































