DPR Kecam Penolakan Anggota DPRD Masuki Pulau di Mentawai

Jakarta - Rombongan anggota DPRD Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, dilarang masuk ke sebuah resor di Pulau Makakang, Kepulauan Mentawai. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengecam keras hal itu.

"Walaupun pulau itu disewa oleh warga negara asing, pulau itu masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia bisa memasuki pulau itu. Apalagi ini anggota DPRD yang datang untuk melaksanakan tugas, mungkin tugas pengawasan, seharusnya tidak ditolak," tegas Taufik di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Baca juga: Begini Hebohnya Cekcok Rombongan DPRD dan Bule di Mentawai yang Viral

Kendati sudah ada klarifikasi bahwa ada kesalahpahaman di antara kedua pihak, Taufik meminta pemerintah segera menginvestigasi perizinan maupun dokumen warga negara asing yang bekerja di resor itu. Apalagi pulau itu dikabarkan memiliki aturan sendiri yang dibuat resor.

"Pemerintah, baik pusat maupun Provinsi Sumatera Barat, harus memastikan dokumen perizinan. Apalagi jika WNA itu masuk hanya dengan izin wisata, bukan izin kerja, tentu ini bentuk pelanggaran. Kepolisian pun harus memastikan, tak ada kegiatan ilegal yang berlangsung di sana. Karena penolakan ini tentunya menimbulkan kecurigaan," ucap Taufik.

Baca juga: Pemkab Mentawai: Warga Boleh ke Pulau Asal Tak Ganggu Tamu Resort

Seperti diketahui, video anggota DPRD cekcok dengan bule di Kepulauan Mentawai menjadi viral di media sosial. Dalam video, tampak kedua pihak adu mulut di atas perairan dari kapal masing-masing yang ditumpangi.

Informasi yang beredar, rombongan DPRD dihadang oleh pengelola resor yang merupakan WNA. Kondisi ini memicu emosi rombongan anggota DPRD. (nwy/ega)