LSM Minta Pemerintah Waspadai Pencabutan Embargo Senjata

Jakarta - Pencabutan embargo senjata yang bakal terealisasi Oktober 2005 ini terus menuai dukungan. LSM berharap rencana itu tidak ditunggangi kepentingan asing untuk mengobok-obok pertahanan RI."Kita tidak ingin agenda-agenda pertahanan keamanan kita dikendalikan pihak luar," kata Direktur Eksekutif Res Publica Institute Budiman Sujatmiko di Kafe Venesia, TIM, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2005).Mantan Ketua Umum PRD ini meminta pencabutan embargo senjata tidak digunakan pihak luar untuk menekan RI dalam menangani aksi terorisme dan kaum radikal di tanah air."Upaya RI untuk mencabut embargo perlu didukung. Tapi yang lebih penting, RI harus independen dalam pengadaan bagi militer dengan produksi dalam negeri," tandas dia.Menurut Budiman, independensi RI dalam bidang pengadaan senjata dapat dilakukan dengan cara menggabungkan industri pertahanan dan sipil untuk memproduksi peralatan."Kalaupun melakukan perdagangan, RI diminta tidak tergantung pada satu negara tetapi harus mengambil dari berbagai alternatif misalnya dari RRC Rusia dan negara Uni Eropa," papar anggota PDIP ini.Pencabutan embargo suku cadang dan persenjataan terhadap Indonesia bakal diputus pada Oktober 2005. Panitia Pengesahan Kongres AS akan melakukan pemungutan suara terhadap nasib embargo peralatan militer ke Indonesia. TNI berharap kongres akan menyetujui pencabutan embargo tersebut. Embargo dijatuhkan AS karena TNI dituduh terlibat pelanggaran HAM berat di Timtim. (aan/)