Pembangunan Rumah Dinas Gubernur NTT Telan 13,5 M

Kupang - Meski dikenal sebagai provinsi miskin, bahkan kini jadi buah bibir karena busung lapar, rumah dinas Gubernur NTT tetap harus mentereng.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur menyetujui usulan anggaran yang diajukan pemerintah untuk membangun rumah jabatan gubernur senilai Rp 13,5 miliar.Dana tersebut lebih besar dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KBL) Gizi dan busung lapar yang hanya Rp 3 miliar. Sedangkan total dana untuk penanganan masalah kekeringan, rawan pangan dan KLB Gizi hanya Rp 11 miliar.Anggota panitia anggaran, Chen Abubakar, yang dihubungi di Kupang, Selasa (28/6/2005) mengatakan, rumah jabatan gubernur akan dibangun selama kurun waktu tiga tahun terhitung 2005-2008. Rumah tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah seperti kamar VVIP, lapangan tennis, kolam renang dan berbagai fasilitas lainnya. DPRD NTT tidak berkebaratan dengan alokasi anggaran itu mengingat rumah jabatan gubernur saat ini sudah tidak layak huni."Dana senilai Rp 13,5 miliar akan dianggarkan dalam tiga tahun anggaran yang diambil dari APBD murni," katanya.Ia menambahkan, rumah jabatan yang akan dibangun, selain untuk dijadikan sebagai tempat tinggal gubernur, juga untuk menampung para tamu pemerintah daerah. Usia ekonomis dan fisik rumah jabatan yang lama, katanya, sudah kadaluarsa dan sebagian atap bocor. Selain itu, beberapa bangunan yang sebenarnya diperuntukkan berbagai kegiatan pemerintahan tidak dapat dimanfaatkan karena sudah dimakan usia.Menurut Abubakar, pemerintah dan DPRD akan tetap memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya dalam hal penanganan kekeringan, rawan pangan dan busung lapar."Pembangunan rumah jabatan sudah direncanakan sejak tahun 2003 lalu. Tetapi pemerintah dan DPRD akan tetap berkonsentrasi untuk menanganai persoalan aktual yang terjadi di masyarakat belakangan ini," katanya, seraya menepis berbagai anggapan bahwa pemerintah dan DPRD tidak lagi memiliki kepedulian untuk menyejahterakan rakyat.Anggapan ini muncul menyusul persetujuan politis DPRD terhadap pembangunan rumah jabatan gubernur dengan dana Rp 13,5 miliar, padahal lebih dari 60 persen penduduk NTT masih miskin dan 80 persen APBD adalah subsidi pemerintah pusat.Secara terpisah, Jurubicara Gubernur NTT, Umbu Saga Anakaka mengatakan, rumah jabatan gubernur di Jl El Tari, dibangun sejak 1962 dan kini genap berusia 43 tahun. Fisik bangunan memang masih nampak megah bila dipandang dari luar, tetapi sesungguhnya sudah tidak layak huni.Menurut Anakaka, dana yang digunakan untuk pembangunan rumah jabatan yang baru sudah disetujui DPRD dan pembangunannya sudah mulai dilaksanakan. Saat ini, proses tender berjalan."Rumah yang dibangun bukan untuk bermegah-megah saat masyarakat masih susah, tetapi karena rumah yang lama kondisinya sudah rusak," lanjutnya.Berkaitan dengan dimulainya pembangunan, Gubernur Piet A Tallo, sejak dua pekan terakhir terpaksa menetap sementara di kediaman pribadinya di Jl Amabi, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang. (nrl/)