Kejagung Cek Kebenaran Buku Sejarah yang Tak Sebut PKI

Jakarta - Depdiknas meminta Kejagung untuk melarang peredaran buku pelajaran sejarah SMP dan SMU yang tidak mencantumkan pemberontakan PKI tahun 1965 lalu. Menanggapi itu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku akan mengecek kebenarannya."Saya masih belum lihat bukunya bagaimana. Setelah kita cek, baru dapat kita tentukan apa tindakan kita," kata Rahman usai peringatan Hari Internasional Anti Penyalahgunaan Obat dan Peredaran Gelap Narkoba, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/6/2005).Rahman mengaku mendapat informasi dari Mendiknas Bambang Sudibyo agar menangani masalah ini. Sebelumnya, Bambang telah menyerukan untuk menarik buku sejarah ini dari peredaran dan melarang penggunaannya."Mendiknas minta kita ikut campur. Karena kan memang, kewenangan untuk mengontrol dan melarang peredaran barang-barang cetakan ada di kita. Itu ada dasar hukumnya," ungkap Rahman.Menurut Rahman, masalah ini perlu ditindaklanjuti karena menyangkut masalah objektifitas buku sejarah tersebut. "Yang saya dengar, pemberontakan (PKI) itu tidak disebut. Nah ini kenapa begitu," tanyanya. (fab/)