Jokowi Harus Buat Surat Pernyataan ke KPU Bila Ingin Turun Kampanye

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengajukan cuti jika ingin melaksanakan kampanye Pilpres 2019. Nantinya surat cuti ini perlu disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Surat pernyataan (cuti) disampaikan kepada KPU bahwa pada hari ini sedang cuti kampanye," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Cuti untuk kampanye ini hanya dapat diambil pada hari kerja. Hasyim mengatakan cuti dilakukan tidak sepanjang periode kampanye, melainkan hanya pada saat Jokowi ingin turun ke lapangan.

"Pada dasarnya kalau hari libur di luar kerja Sabtu, Minggu itu tidak dihitung sebagai cuti, sehingga cuti itu pada masa hari kerja," kata dia.

Baca juga: KPU Luruskan Soal Aturan Kampanye Cuti Presiden di Pilpres

"Cuti itu tidak kemudian sepanjang selama masa kampanye, pada hari tertentu saja ketika orang yang memiliki jabatan presiden dan wakil presiden ini sedang berkampanye," sambung Hasyim.

Menurut dia, KPU perlu mengetahui waktu cuti yang diajukan petahana presiden atau wakil presiden untuk kampanye. Hal ini, disebut Hasyim, agar pertemuan yang dilakukan tidak menimbulkan kecurigaan.

Baca juga: Presiden Harus Cuti Kampanye, KPU: Agar Tak Pakai Fasilitas Negara

"Kampanyekan metodenya macam-macam kalau kemudian rapat umum atau pertemuan terbatas, terbuka itu supaya tahu ini sedang menjalankan tugas fungsi sebagai presiden atau sedang sebagai pribadi yang mencalonkan diri," jelasnya.

Hasyim mengatakan KPU akan mengatur jadwal kampanye untuk pemilu. Nantinya presiden dapat mengatur sendiri kapan akan melaksanakan dan mengambil cuti kampanye.

"Makanya diatur jadwal, jadwal kampanyekan diatur sehingga kemudian kalau sudah ada jadwal, presiden harus mengatur diri, menata diri kira-kira hari apa tanggal berapa akan melakukan kampanye, sekarang peraturan kampanye belum ditetapkan," sebut Hasyim. (elz/elz)