PDIP Bantah Jokowi 'Naikkan Pangkat' Mega untuk Balas Jasa Politik

Jakarta - Presiden Joko Widodo 'menaikkan pangkat' Megawati Soekarnoputri di posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) demi kepentingan Pilpres 2019. PDIP pun membantah 'dinaikkannya pangkat' Mega itu sebagai balas jasa politik karena Jokowi sudah dipilih kembali sebagai capres.

"Bu Mega tidak mengutamakan lagi pangkat. Beliau sudah pernah menjabat anggota DPR, wapres, dan bahkan posisi tertinggi di republik ini sebagai Presiden," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

"Beliau juga pendiri dan ketum partai terbesar dan politisi senior di republik ini. Sehingga sebenarnya bukan lagi jabatan menjadi prioritas," sambungnya.

Baca juga: Megawati 'Naik Pangkat', PKS: Beliau Antar Jokowi Jadi Presiden

Andreas menilai, perubahan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Perpres No 7/2018 dilakukan Jokowi atas dasar urgensi tertentu. Menurutnya, UKP-PIP memiliki tugas strategis.

"Karena penting dan strategisnya lembaga tersebut, maka Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk meningkatkan status lembaga ini sejajar dengan lembaga kementerian," jelas anggota Komisi I DPR itu.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi 'menaikkan pangkat' Megawati Soekarnoputri di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Perpres No 7/2018 tentang badan pada 28 Februari 2018. Ini sekaligus menggantikan Perpres No 54/2017 tentang UKP PIP.

Melalui itu, status UKP-PIP naik menjadi setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan demikian, Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri.

Baca juga: Gerindra: Naikkan Pangkat Mega, Jokowi Muluskan Jalan ke Pilpres

Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut, kebijakan Jokowi itu semata demi memuluskan langkah di Pilpres 2019.

Sementara PKS menilai perubahan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk balas jasa kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab, selain jabatan Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP, ia juga Ketum partai Jokowi bernaung.

"Naik pangkat buat Bu Mega wajar. Beliau mengantarkan Pak Jokowi jadi Presiden dan mencalonkan kembali (di pilpres)," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (tsa/elz)