DPR Minta SBY Keluarkan Keppres Penanganan Poso

Jakarta - Konflik Poso yang tak berakhir juga menyedot perhatian DPR. Panitia Khusus (Pansus) Poso pun dibentuk. Salah satu rekomendasinya, Presiden SBY diminta mengeluarkan Keppres guna mengatasi konflik berdarah itu.Butir-butir rekomendasi dibacakan Ketua Pansus Poso RK Sembiring Meliala dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2005). Rapat kali ini dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.Dikatakan Meliala, Pansus menilai kerusuhan yang terjadi Poso memberikan gambaran sistem manajemen pemerintahan daerah kurang terorganisir. Selain itu, tidak ada jaminan perlindungan terhadap saksi kerusuhan maupun kejahatan."Proses pilkada tahun ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk bagi penyelesaian konflik. Dengan catatan, harus dilakukan untuk memperoleh pimpinan yang dapat diterima berbagai pihak," kata Meliala.Pansus juga menilai aparat gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kegagalan ini disebabkan terbatasnya kemampuan aparat menangani konflik Poso. Apalagi, peran tokoh agama dalam meminimalisir dan mencegah konflik juga dinilai kurang."Untuk itu, Pansus menilai Presiden SBY perlu mengeluarkan Keppres sebagai payung hukum untuk mengatur penyelesaian kasus Poso secara terpadu dan komprehensif," tandas Meliala.Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf diminta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan daerah di Kabupaten Poso. Caranya, tidak memperpanjang masa jabatan Andi Asikin Suyuti, selaku Bupati Poso karena adanya dugaan keterlibatan kasus korupsi.Pansus, lanjutnya, juga merekomendasikan Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng)dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso menggunakan Forum Muspida untuk merespons permasalahan yang ada, termasuk mengkaji keinginan beberapa pihak mengenai pemekaran wilayah di kabupaten dan provinsi. Selanjutnya, pansus merekomendasikan Kapolri melakukan sweeping dan menindak tegas pemilik senjata api dan senjata tajam serta melakukan pengawasan ketat beredarnya senjata tersebut.Pansus mendesak Jaksa Agung memaksimalkan penyidikan dan penuntutan pelaku korupsi yang melibatkan aparat Pemprov Sulteng dan Pemkab Poso.Kepada Mensos, pansus meminta untuk dilakukan verifikasi data pengungsi di Poso sehingga kasus pemalsuan data dapat diminimalisir."Kami juga meminta Menteri Agama memfungsikan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama di Poso yang tidak berjalan selama hampir 6 tahun," ujar Meliala.Terakhir, pansus meminta untuk dilibatkan dalam rapat konsultasi DPR dengan Presiden dalam waktu dekat ini. (aan/)