Rabu 14 Maret 2018, 13:46 WIB
Kemenag Cari Tahu Alasan Kampus Skors Dosen karena Bercadar
Ilustrasi perempuan bercadar/Foto: AFP Photo/Menahem Kahana
Jakarta -
Persaudaraan Alumni 212 mengecam keras skors kampus negeri di Sumatera Barat terhadap salah seorang dosen karena mengenakan cadar. Kementerian Agama sedang mendalami persoalan ini.
"Saya belum tahu informasinya. Nanti saya cari tahu alasannya apa," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin ketika dikonfirmasi, Rabu (14/3/2018).
Ketua Persaudaraan Alumni 212 mengecam keras skors terhadap dosen karena mengenakan cadar ini. Menurut Slamet skors dan larangan itu tanpa dasar.
"PA 212 ( persaudaraan Alumni 212 ) sangat mengecam dan menyayangkan peraturan pelarangan menggunakan Cadar di kampus UIN Bukit Tinggi itu," ujar Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif.
Slamet mengatakan, sebagai bangsa yang berdaulat, warga Indonesia diberi kedaulatan untuk menggunakan hak-hak individu selama nyata-nyata tidak menimbulkan mudharat. Seharusnya hak-hak individu itu, kata Slamet, tidak dibatasi sepanjang tidak menimbulkan kerusakan yang dapat dibuktikan secara empiris.
"Kalau hanya dikira-kira saja, atau dilihat dari satu sudut saja tentu akan selalu terjadi keriuhan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Slamet.
Pihak IAIN Bukitinggi yang disebut dalam pernyataan Slamet, belum bisa dikonfirmasi mengenai skors terhadap dosen ini. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan ke rektor Ridha Ahida belum direspons.
(fjp/jbr)
"Saya belum tahu informasinya. Nanti saya cari tahu alasannya apa," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin ketika dikonfirmasi, Rabu (14/3/2018).
Ketua Persaudaraan Alumni 212 mengecam keras skors terhadap dosen karena mengenakan cadar ini. Menurut Slamet skors dan larangan itu tanpa dasar.
"PA 212 ( persaudaraan Alumni 212 ) sangat mengecam dan menyayangkan peraturan pelarangan menggunakan Cadar di kampus UIN Bukit Tinggi itu," ujar Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif.
Slamet mengatakan, sebagai bangsa yang berdaulat, warga Indonesia diberi kedaulatan untuk menggunakan hak-hak individu selama nyata-nyata tidak menimbulkan mudharat. Seharusnya hak-hak individu itu, kata Slamet, tidak dibatasi sepanjang tidak menimbulkan kerusakan yang dapat dibuktikan secara empiris.
"Kalau hanya dikira-kira saja, atau dilihat dari satu sudut saja tentu akan selalu terjadi keriuhan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Slamet.
Pihak IAIN Bukitinggi yang disebut dalam pernyataan Slamet, belum bisa dikonfirmasi mengenai skors terhadap dosen ini. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan ke rektor Ridha Ahida belum direspons.
(fjp/jbr)
