DetikNews
Selasa 13 Maret 2018, 17:10 WIB

Pemprov DKI Klaim Lebih Dulu Bolehkan PNS Pria Cuti Sebulan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Pemprov DKI Klaim Lebih Dulu Bolehkan PNS Pria Cuti Sebulan Ilustrasi PNS DKI (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Syamsudin Lologau mengatakan cuti sebulan untuk pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki yang mendampingi istri saat jalani proses melahirkan sudah dilaksanakan di lingkungan Pemprov DKI. Bahkan, katanya, DKI lebih dulu menerapkan kebijakan itu sebelum pemerintah pusat.

"Udah berlaku di kita (Pemprov DKI) itu. Udah duluan kita malah," kata Syamsudin, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).


Syamsudin mengatakan kebijakan cuti hamil untuk pria berlaku sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejumlah PNS pria juga telah memanfaatkan kebijakan itu.

"Sudah ada, kalau banyak belum, tapi udah ada," ujarnya.

Rata-rata, kata Syamsudin, selama ini PNS laki-laki yang menggunakan hak cuti hamilnya itu hanya mengambil masa cuti lima hari. Mekanisme pengambilan cuti, lanjutnya, juga sama dengan cuti yang lain.


"Ya langsung cuti aja. Usulin ke atasannya, lalu ke BKD," ungkapnya.

Untuk diketahui, pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki bisa mengajukan cuti selama satu bulan untuk mendampingi istri saat menjalani proses melahirkan. Hal itu diatur terperinci dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017.

Salah satu jenis cuti yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 yakni cuti alasan penting (CAP). CAP salah satunya dapat diajukan PNS laki-laki untuk mendampingi istri yang menjalani proses melahirkan/operasi sesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.


Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan CAP bagi PNS laki-laki yang mendampingi istri bersalin tersebut tidak memotong cuti tahunan dan selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

"Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017, itu adalah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Nah peraturan ini memang mengatur hak cuti untuk PNS. Memang sangat situasional, tergantung dari persetujuan atasan. Tapi prinsipnya Perban ini memperbolehkan suami itu mengajukan cuti satu bulan karena isterinya melahirkan atau sesar," kata Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
(jbr/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed