Kronologi KPK Titip Kuda Sandalwood Jokowi di Istana Bogor

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 12 Mar 2018 21:12 WIB
Salah satu kuda Sandalwood yang dititipkan KPK di Istana Bogor. (Niken Purnamasari/detikcom)
Jakarta - KPK menitipkan 2 ekor kuda jenis Sandalwood ke Istana Bogor. Kedua kuda itu sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai objek gratifikasi yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"KPK melalui Direktur Gratifikasi Giri Suprapdiono pada pukul 10.00 hari ini (12/3) bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menyerahkan objek gratifikasi berupa 2 ekor kuda jenis Sandalwood kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya menyerahkan kepada pihak Istana Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (12/3/2018).


Berikut ini kronologi penerimaan kuda tersebut hingga akhirnya dititipkan di Istana Bogor:

Tanggal 12 Juli 2017

Presiden Jokowi menghadiri Parade 1001 kuda Sandalwood dan festival tenun ikat Sumba 2017 di Lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tanggal 25 Juli 2017

Masyarakat adat Sumba Barat Daya memberikan 2 kuda Sandalwood senilai Rp 70 juta kepada Jokowi. Pemberian itu dilakukan oleh Bupati Sumba Barat Daya NTT sebagai pimpinan dari masyarakat adat Sumba Barat Daya.

Tanggal 25 Juli 2017, malam hari

Dua kuda itu dikirim melalui pesawat Hercules, yang mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dan sampai di Istana Bogor malam hari dengan dikawal 2 orang, salah satunya dokter hewan.

Tanggal 22 Agustus 2017

Jokowi melaporkan penerimaan kuda itu ke KPK.

Tanggal 13 September 2017

Jokowi melengkapi laporannya terkait penerimaan kuda ke KPK.

Tanggal 25 September 2017

Setelah dilakukan analisis, KPK menetapkan status kepemilikan kedua kuda menjadi milik negara berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1175 Tahun 2017.

Tanggal 11 Oktober 2017

Keputusan tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi melalui surat KPK nomor B/7019/GTF.02.01/01-13/2017.

Tanggal 12 Maret 2018

KPK menyerahkan kedua kuda itu untuk dikelola dan dicatat sebagai inventaris barang milik negara. (haf/dhn)