Dua Paslon Ini Langgar Batas Sumbangan Kampanye di Pilkada 2018

Jakarta - Bawaslu RI mempublikasikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon dalam Pilkada 2018. Dalam laporan itu ditemukan dua paslon yang menyalahi ketentuan tentang batas maksimal penerimaan sumbangan dari badan usaha swasta.

Dari data LADK yang dirilis pada Senin (12/3/2018) ini, kedua paslon tersebut yakni calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Azhari-Qomarus Zaman serta cagub-cawagub NTB, Ali Bin Dachlan- TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni. Azhari-Qomarus melanggar karena mendapat dana sumbangan sebesar Rp 1,64 M dan Ali-TGH Lalu senilai Rp 10 M.

Baca juga: Lukas Enembe, Ridwan Kamil dan Gus Ipul Punya Dana Kampanye Terbesar

Mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp 750 juta. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp 75 juta.

"Ini potensi pelanggaran," ungkap komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat menyampaikan rilis soal LADK di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Baca juga: Mengejutkan! Dana Awal Kampanye 3 Cabup-Cawabup Ini Cuma Rp 50 Ribu

Batasan ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 7 ayat 1-3 itu berbunyi:

(1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

(2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

(3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. (elz/elz)