Ini Alasan Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah

Jakarta - KPK diminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menunda proses hukum terkait calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada Serentak 2018. Apa alasan Wiranto?

"Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Baca juga: Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi

Nantinya, lanjut Wiranto, proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi korupsi bisa dilakukan seusai proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Wiranto, KPU sudah membicarakan permintaan tersebut ke KPK.

"Sehingga tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, ditunda dulu. Nanti, setelah pelaksanaan pemilu, silakan. Mendagri sudah bicara dengan KPK, dari penyelenggara juga sudah bicara dengan KPK masalah-masalah seperti ini," ucap Wiranto.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan pengumuman tersangka yang merupakan calon kepala daerah dilakukan minggu ini. Wiranto berharap tak ada kegiatan yang justru mempengaruhi penyelenggaraan pemilu.

"Tapi jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang mengganggu pelaksanaan pemilu," ujar Wiranto.

Baca juga: KPK Umumkan Beberapa Calon di Pilkada yang Jadi Tersangka Minggu Ini

Sebelumnya, Agus sempat mengatakan beberapa calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada Serentak 2018 berpotensi kuat menjadi tersangka. Agus menyebut penanganan kasus yang diduga melibatkan beberapa calon kepala daerah itu sudah dilakukan cukup lama dan prosesnya telah sampai 90 persen, kurang 10 persen--menurut Agus--berupa penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) dan pengumuman tersangka.

Pernyataan Agus itu sempat memicu kritik karena dianggap 90 persen dari seluruh calon kepala daerah akan menjadi tersangka. Namun, Agus menegaskan bahwa pernyataannya bukan demikian, tetapi proses penanganan kasus terhadap beberapa calon kepala daerah itu sudah 90 persen berjalan. (zak/dhn)