DetikNews
Kamis 08 Maret 2018, 18:18 WIB

Hari Perempuan Internasional, Ini Harapan Kemenaker

Niken Widya Yunita - detikNews
Hari Perempuan Internasional, Ini Harapan Kemenaker Pelatihan Perundingan Bersama pada Sepuluh Perusahaan Percontohan (Foto: dok. Kemenaker)
Jakarta - Hari ini diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Kementerian Ketenagakerjaan mendukung kesetaraan gender dalam perundingan bersama pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan yang melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) dan manajemen perusahaan.

"Jika perempuan ingin setara dalam PKB, harus dimulai dari leader atau pimpinan serikat pekerja. Harus ada keterwakilan dan ditingkatkan jumlah perempuan dalam serikat pekerja tersebut," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/3/2018).

Haiyani mengatakan itu dalam peluncuran kegiatan Pelatihan Perundingan Bersama pada Sepuluh Perusahaan Percontohan di Sektor Garmen dan diskusi interaktif 'Saatnya Perempuan Setara dalam Perundingan Perjanjian Kerja Bersama'. Untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut, diperlukan niat atau kemauan kuat dari masing-masing pimpinan serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Haiyani menilai sangat penting hadirnya pekerja perempuan dalam perundingan bersama untuk mendorong partisipasi perempuan dalam PKB. Apalagi kesetaraan gender dalam PKB menjadi momentum yang tepat karena bersamaan peringatan Hari Perempuan Internasional pada hari ini.

Haiyani menegaskan ILO sebagai lembaga internasional bidang tenaga kerja memiliki tugas mempromosikan perundingan bersama dan praktik-praktik nondiskriminatif ke negara anggota ILO dengan masing-masing departemen yang menangani serikat pekerja dan pengusaha. Termasuk isu-isu terkait pelecehan seksual, aspirasi dan keterwakilan perempuan, standar maternitas, dan kesehatan pekerja perempuan serta keluarga mereka.

"Dengan banyaknya anggota perempuan dalam serikat pekerja dan leader-nya, dia bisa menjadi tepat untuk menjadi tim perunding. Tinggal kemauan kuat dari pucuk pimpinan masing-masing SP dan manajemen perusahaan," katanya.

Banyak hal yang bisa dilakukan perempuan apabila setara dalam perundingan. Menurutnya, karena biasanya melalui pekerja perempuan bisa lebih mudah memahami dan menyampaikan aspirasi apa kebutuhannya.

Kesetaraan dan perlakuan sama dalam pekerjaan maka segala kebijakan termasuk pelaksanaannya ditujukan untuk menghapuskan diskriminasi di dunia kerja. Hal ini selaras dengan tujuan dalam Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957, dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.

Haiyani mengatakan, dalam menentukan tim perundingan pembuatan PKB, peraturan perundang-undangan hanya mengamanatkan masing-masing tim baik perwakilan perusahaan maupun serikat pekerja/serikat buruh paling banyak sembilan orang, sehingga komposisi tim keterwakilan dalam perundingan PKB ditentukan oleh manajemen, pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh.

"Kami berharap agar serikat pekerja/serikat buruh memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja wanita untuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan tim perundingan dalam pembuatan PKB," ujar Haiyani.

Diungkapkan Haiyani, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan.

Langkah tersebut dinilai Haiyani sangat strategis untuk membangun koordinasi dan jejaring dengan pemerintah daerah terkait.

"Upaya pemerintah pusat tidak akan ada artinya tanpa adanya dukungan serta komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh serta organisasi pengusaha dalam mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja," kata Haiyani.

Sementara itu, Direktur ILO di Indonesia Michiko Miyamoto mengatakan kesetaraan gender adalah jantung dari pekerjaan yang layak. Menurutnya, mencapai kesetaraan gender di tempat kerja masih menjadi salah satu tantangan. Karena itu, pekerja atau pengusaha harus didorong untuk dapat berunding secara bersama dengan menjadikan kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai prinsip.

"Praktik-praktik yang nondiskriminatif tidak hanya menguntungkan pekerja perempuan, tapi juga pekerja dan pengusaha pada umumnya," kata Michiko.
(nwy/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed