Layani Lansia dan Difabel, Imigrasi Mataram Luncurkan Ruang Ramah HAM

Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie meresmikan Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Ruang ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan jadi pilot project nasional.

"Ini bisa dijadikan percontohan bagi kantor Imigrasi lain agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak, dan ibu menyusui," kata Ronny lewat keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/3/2018).

Baca juga: Dilema Menkum soal Pencari Suaka dan Detensi Imigrasi yang Terbatas

Ruang ini dibuat agar pemohon paspor difabel mendapat pelayanan baik (Foto: dok. Istimewa)

Dia meminta kantor Imigrasi berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain penyediaan Ruang Pelayanan Ramah HAM dan pelayanan berbasis online, kantor Imigrasi diminta terus meningkatkan pelayanan.

Di Ruang Pelayanan Ramah HAM ini disediakan fasilitas ruangan bermain untuk anak di bawah 2 tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral untuk pengunjung. Selain itu, petugas khusus akan mendampingi pemohon di ruangan ini.

Baca juga: 2.000 Pengunjung Monas Antre Bikin Paspor di Festival Imigrasi

Peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini berangkat dari sulitnya kaum difabel saat mengakses layanan paspor. Selain itu, dalam permohonan paspor, tidak sedikit yang sudah lanjut usia (lansia).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar mengatakan peluncuran ruangan ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya ingin Ruang Ramah HAM ini membuat pemohon paspor nyaman.

Di Ruang Ramah HAM akan ada petugas khusus yang melayani pemohon paspor. (Foto: dok. Istimewa)

"Ada pula ibu membawa anaknya yang masih berusia di bawah 2 tahun terlihat kepayahan menunggu layanan paspor. Sedangkan anaknya menangis karena kurang nyaman. Dari sinilah kami akhirnya berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan khusus kepada kaum difabel, lansia, dan ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun," jelas Dudi.

Baca juga: Imigrasi Minta Polri Bantu Usut 72 Ribu Pemohon Paspor Fiktif

Pada peresmian ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penguatan kelembagaan Unit Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara. Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

"Gili Trawangan sebagai destinasi wisata pelancong mancanegara perlu pengawasan ekstra, utamanya dalam hal potensi pelanggaran izin tinggal warga negara asing. Berangkat dari hal itulah kami menggandeng jajaran Kabupaten Lombok Utara untuk sama-sama memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut," kata Dudi. (jbr/rvk)