Soal Larangan Bercadar di Kampus, Ketua MPR: di Eropa Saja Boleh

Jakarta - Larangan penggunaan penutup muka (cadar) yang diterapkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menuai polemik. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut penggunaan cadar merupakan hak asasi setiap orang.

"Yang dilarang itu yang pakai cangcut, LGBT. Keyakinan itu hak asasi orang masing-masing," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Ia kemudian membandingkan dengan aturan yang ada di Eropa. Zulkifli menyebut penggunaan cadar di Eropa saja diperbolehkan, sehingga cukup aneh bila di Indonesia ada larangan.

Baca juga: Rektor UIN Akan Rapat Lagi Bahas Kebijakan Soal Mahasiswi Bercadar

"Di Eropa saja boleh kok (menggunakan cadar). Hak asasi orang," ujar Ketum PAN itu.

Zulkifli mengatakan, tidak seharusnya penggunaan cadar dilarang. Mestinya, pelanggaran moral yang semestinya dilarang.

"Kalau yang pakai celana dalam, cangcut (tanpa berpakaian) ya saya kira melanggar moral Pancasila nah itu boleh dilarang. Pikirannya pendek," tutur Zulkifli.

Polemik mahasiswi bercadar ini berawal dari pendataan yang dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain mendata mahasiswi bercadar, pihak UIN Sunan Kalijaga membina mahasiswi yang bercadar melalui konseling.

Baca juga: Komnas HAM Tak Setuju Mahasiswi Bercadar Diminta Mundur dari Kampus

"Siapa yang bisa menjamin waktu ujian itu benar dia orangnya, bisa saja kan orang lain (tetapi tidak diketahui karena bercadar)," jelas Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, Selasa (6/3).

Kebijakan serupa terjadi di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rektor UAD, Kasiyarno, mengatakan belum lama ini pihaknya sudah memerintahkan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD mendata dan membina mahasiswi bercadar yang ada di kampus.

"Iya pendataan. Kami sedang memerintahkan LPSI, saya belum tahu respons yang bersangkutan. Mungkin pendataannya (dalam waktu dekat)," tutur Kasiyarno. (yas/elz)