"Kesadaran. Politik identitas itu jangan membeda-bedakan bahwa calon bupati ini bukan putra daerah, ada keturunan suku ini," kata Wiranto di hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).
"Kita jadikan bupati, wali kota, gubernur, bukan dari mana asalnya tapi bagaimana kemampuannya, seberapa jauh kompetensinya, kemampuannya. Seberapa jauh kualitasnya," sambungnya.
Namun Wiranto membantah sentimen politik identitas di daerah semakin meningkat. Dikatakannya, konflik akan muncul jika ada kampanye hitam yang beredar di masyarakat.
Selain itu, isu politik uang juga harus disikapi serius. Jelas, politik transaksional yang merupakan masalah klasik ini harus dihindari semua pihak.
"Berikutnya adalah yg merupakan penyakit lama money politics sehingga muncul ketidakpuasan dan konflik. Makanya tadi saya katakan, Indonesia itu luas, enggak mungkin pemerintah pusat mengawasi semua kegiatan di Indonesia," terangnya.
Tak semua urusan harus dilimpahkan ke Pemerintah Pusat, termasuk urusan penjagaan Pilkada. Semua pihak perlu bekerja sama menjaga agar Pilkada berlangsung baik. Oleh karenanya, ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
"Panglima TNI juga begitu delegasikan ke Pangdam. Wilayahnya kuasai, atur, amankan. Kapolri juga gitu membagi habis daerah menjadi Polda-polda," kata Wiranto.
(dnu/dnu)
